GOSULUT.ID – Sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi ancaman bencana, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menggelar Rapat Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait.
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Dony Lumenta di Ruang Rapat Kantor Bupati, Selasa (4/8/2026).
Agenda utama rakor ini adalah mengevaluasi kesiapsiagaan daerah sekaligus membahas penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Dony Lumenta menekankan perlunya sinergi, gerak cepat, dan kerja sama terpadu antarinstansi, aparat keamanan, serta pihak swasta guna memitigasi risiko dan melindungi masyarakat.
Ada enam poin utama yang dibahas dalam pertemuan ini:
1. Pemetaan dan identifikasi wilayah rawan bencana terkini
2. Evaluasi efektivitas penanganan yang telah dilaksanakan.
3. Pembagian tugas dan peran yang jelas bagi setiap instansi
4. Penyusunan strategi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat
5. Penetapan langkah taktis serta prioritas penanganan selanjutnya
6. Pengambilan keputusan penetapan status keadaan darurat
Hasil pembahasan mendalam bersama seluruh pihak yang hadir, forum menyepakati tiga keputusan penting yakni:
1. Menetapkan Status Siaga Darurat di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Menerbitkan Surat Keputusan Tim Satuan Tugas Penanggulangan Bencana untuk mempertegas garis komando.
3. Melakukan pengecekan dan persiapan menyeluruh seluruh peralatan evakuasi serta penanganan darurat.
Rakor ini dihadiri perwakilan dari berbagai elemen yakni Danramil Lolak Kapten Arm Petrus Bambang mewakili Dandim 1303/BM, Kabag Ops Polres Bolmong AKP Agus Sumantik mewakili Kapolres Bolmong, Direktur PDAM Bolmong Andri Panca Sutiono, Martono Tandri mewakili Kasatpel Bandara Bolmong, Vidy Wurangian mewakili Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Sulawesi Wilayah III Manado Pokja BMR, serta perwakilan PT Conch dan PT JRBM, beserta seluruh Kepala OPD terkait.
Melalui langkah ini, Pemkab Bolaang Mongondow berharap seluruh elemen bersiaga penuh, dampak kerugian dapat diminimalisir, dan keselamatan masyarakat di Bumi Totabuan tetap terjamin.
