GOSULUT.ID – Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam memecahkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Upaya ini yang dilakukan oleh Pansus DPRD Provinsi Gorontalo yang membahas pertambangan.
Hal ini dapat dilihat pada rapat kerja pansus yang dihadiri sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pohuwato guna membahas izin wilayah pertambangan rakyat (ipr) dan permasalahan pertambangan yang ada di kabupaten pohuwato.
Berbagai masukan-masukan menjadi sangat penting sebagai bahan dalam merumuskan rekomendasi- rekomendasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat khususnya masyarakat penambang.
Ketua Pansus Tambang, Meyke M Camaru menjelaskan, saat ini masyarakat sedang menunggu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi Gorontalo dengan harapan bisa berpihak kepada kepentingan masyarakat penambang.
“Namun bila tidak berpihak maka masyarakat akan mengambil langkah-langkah yang berpotensi terjadinya huru hara seperti yang beberapa waktu lalu terjadi, olehnya DPRD Pohuwato juga memiliki ekspektasi yang begitu tinggi dari masyarakat agar pansus mampu menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.
Ada beberapa masukan penting yang disampaikan oleh legislator bumi Panua diantaranya mendorong WPR agar masyarakat penambang memiliki wilayah yang benar-benar legal. Poin penting lainnya adalah dampak lingkungan.
“Petani itu semuanya gagal panen karena sedimentasi dari daerah, sungai semuanya dampak dari PETI (pertambangan tanpa ijin) menyebabkan kerugian besar.,” sambungnya.
Sebagai tindaklanjut pertemuan tersebut, pansus berencana besok (02/10) akan melakukan kunjungan ke Pohuwato untuk melakukan pertemuan dengan bupati, PT. PETS.
“Dari PT PETS bisa memberikan gambaran kepada masyarakat secara terbuka bagaimana langkah dan penanganan dari perusahaan ini sehingga tidak mencederai warga penambang. Jadi pertemuan besok menjadi langkah konkret penyelesaian pertambangan khususnya di kabupaten Pohuwato,” tandasnya.
