GOSULUT.ID — Saat melakukan kunjungan lapangan dalam rangka monitoring program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Talaga Jaya, Jumat (26/09/2026), Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo mendapati salah satu keluarga penerima manfaat, kondisinya begitu memprihatinkan.
Ketua Komisi III Espin Tulie menyampaikan terdapat satu unit rumah yang dihuni seorang ibu bersama dua anaknya. Sang ibu bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan masuk dalam kategori desil 1. rumah tersebut telah masuk dalam usulan penerima bantuan tahun ini. Namun, persoalan muncul ketika penerima manfaat harus menyediakan biaya swadaya sementara kemampuan ekonomi keluarga sangat terbatas.
“Insya Allah sudah masuk usulan tahun ini, hanya bingung bagaimana untuk menyediakan swadaya ketika anggaran tidak cukup,” katanya.
Melihat kondisi itu anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo turut bergotong royong membantu meringankan beban kelompok penerima manfaat (KPM), salah satunya melalui bantuan material berupa semen.
Espin berharap dukungan terhadap penerima manfaat tidak berhenti sampai di situ. Pemerintah desa maupun masyarakat setempat diharapkan dapat ikut bergotong royong membantu proses pembangunan atau rehabilitasi rumah tersebut.
“Insya Allah masih akan terus bertambah gotong royong dari pemerintah desa dan masyarakat setempat,” ujarnya.
Ia menilai besaran anggaran BSPS perlu mendapat perhatian pemerintah. Hal itu seiring dengan meningkatnya harga sejumlah bahan bangunan, seperti semen, besi, seng dan material lainnya.
“Ke depan bantuan seperti ini harus ditingkatkan dari segi anggaran, mengingat harga bahan bangunan sudah mengalami kenaikan, khususnya semen, besi, seng dan lain-lain,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk meninjau kembali pagu anggaran BSPS agar dapat disesuaikan dengan kondisi harga bahan bangunan saat ini.
Espin menegaskan, DPRD akan menyuarakan persoalan tersebut ke tingkat pemerintah pusat sebagai bagian dari fungsi representasi dan pengawasan terhadap program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Menjadi tugas kami sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang mewakili masyarakat untuk menyuarakan ke tingkat pusat agar bisa dilakukan peninjauan kembali terhadap anggaran BSPS,” cetusnya.
Ia menyampaikan, program BSPS memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya mereka yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
“Alhamdulillah, dalam kurun waktu kurang lebih setahun ini, Provinsi Gorontalo mendapat bantuan hampir 6.066 unit rehab rumah melalui Satker Perumahan UPTD Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah dengan penyerapan anggaran sekitar 60,97 % rangking tiga Nasional, semoga dengan capaian ini provinsi gorontalo mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan mendapat quota tambahan, “tandasnya.
