GOSULUT.ID – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo mengusulkan beberapa bidang sangat penting agar mendapat perhatian serius dari Badan Anggaran (Banggar).
Sejumlah bidang tersebut mengemuka saat rapat kerja membahas KUA PPAS APBD induk tahun anggaran 2026, Selasa (05/08/2025), sebagaimana diungkapkan anggota Komisi III, Anas Jusuf.
Dikatakan, di bidang pariwisata yang pertama di usulkan adalah rencana induk pembangunan pariwisata atau menjadi semacam grand design dari kondisi pariwisata saat ini.
“Termasuk nanti dalam rencana induk pembangunan itu bisa kita buat perencanaannya sampai berapa tahun kedepan sehingga itu menjadi semacam dasar acuan,” tuturnya.
Masih terkait sektor ini, komisinya mendorong agar obyek wisata hiu paus di desa Botubarani di Kabupaten Bone Bolango dapat memberikan kontribusi buat daerah caranya mensuport dinas kelautan dan perikanan membentuk sebuah UPTD sehingga memiliki kewenangan dalam mengatur obyek wisata itu.
“Mengapa ini penting, karena sampai sekarang kita belum merasakan dan mendapat manfaat dari keberadaan objek wisata itu. Sehingga dengan ada UPTD kelautan dan perikanan sehingga sekaligus dengan bidang pariwisata bisa mengambil retribusi,” jelasnya.
Selain itu komisinya juga mendorong objek wisata alam di donggala mengingat didalamnya ada berbagai jenis binatang.
“Wisata alam ini perlu diintervensi oleh pemerintah provinsi tapi dengan catatan harus dilakukan kajian lebih dulu termasuk payung hukumnya,” katanya.
Dibidang infrastruktur adalah mengupayakan atau mendorong beberapa kondisi jalan yang parah melalui spesifik grand.
“Mengapa ini perlu kita upayakan, hal ini karena keterbatasan anggaran. Contohnya yang ada di Kecamatan Asparaga yang sudah dijanjikan oleh Gubernur untuk dapat kerjakan tahun depan tapi ternyata begitu di rencanakan anggaran tidak mencukupi. Nah kita akan berusaha melalui kementerian PUPR agar ini didanai melalui spesifik grant tadi. demikian pula di PUPR beberapa ruas jalan kita usulkan untuk menjadi ditingkatkan status dari daerah ke provinsi, provinsi ke nasional. Karena di provinsi sendiri kondisi fiskal kurang, lalu DAK juga kurang sehingga ini kita dorong ke jalan nasional,” urai aleg PAN ini.
Sementara dibidang perhubungan adalah dengan mendorong banggar untuk mengupayakan legalitas tanah yang ada di bandara Djalaludin.
“Kita khawatirkan kalau legalitasnya tidak segera diurus bisa berpotensi ada gugatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti yang hari ini terjadi,” pungkas Anas.
