GOSULUT.ID – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja dalam rangka menindaklanjuti tuntutan aksi masa demonstrasi dari berbagai organisasi mahasiswa terkait tindakan premanisme, Selasa (20/05/2025).
Kegiatan ini menghadirkan stakeholder terkait seperti, Polda Gorontalo, Korem 133/Nani Wartabone, BINDA, Satpol-PP, dan 15 orang perwakilan dari mahasiswa.
Rapat yang dipimpin Fadli Ketua selaku Ketua Komisi dan turut dihadir dua wakil ketua DPRD, Ridwan Monoarfa dan La Ode Haimudin menghasilkan rekomendasi yang harus segera dilaksanakan.
.
“Pertama merekomendasikan kepada pemerintah provinsi Gorontalo segera membentuk satgas terpadu anti premanisme yang terdiri dari Polda, Korem 133/NW, pemerintah provinsi dalam hal ini Kesbangpol dan Satpol-PP,” tutur Fadli Poha.
Kemudian lanjutnya kembali, meminta kepada Polda Gorontalo segera menindaklanjuti penganiayaan yang dialami mahasiswa dan saat ini laporan atau aduannya di Polres Gorontalo Kota dan Polres Gorontalo.
“Teman-teman di Komisi I terutama pak Waka (wakil ketua DPRD) mengharapkan tenggang waktu selama satu bulan bisa dikatakan selesaikan, namun bila belum terselesaikan atau ada progressnya maka kami akan berkonsultasi ke Mabes Polri, ” sambung dia.
Rekomendasi lainnya kata aleg PPP itu agar tim terpadu berkoordinasi untuk melaksanakan kegiatan atau penanganan permasalahan ditingkat masyarakat.
“Kegiatan berupa penanganan permasalahan yang ada di masyarakat seperti kerwananan dan premanisme,” tandasnya.
