Scroll ke bawah untuk membaca
Legislatif

Kinerja APBD Tahun 2024, Fraksi PPP Dorong PAD, Evaluasi BUMD, dan Perbaikan Kinerja OPD

197
×

Kinerja APBD Tahun 2024, Fraksi PPP Dorong PAD, Evaluasi BUMD, dan Perbaikan Kinerja OPD

Sebarkan artikel ini

GOSULUT.ID – Realisasi kinerja keuangan dari pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2024 menunjukkan fiskal daerah tetap terjaga, namun terdapat beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah propinsi Gorontalo kedepan.

Hal ini diungkapkan Sri Darsianti Tuna selaku juru bicara Fraksi PPP saat menyampaikan pandangan umum fraksi pada sidang paripurna ke 26, Senin (16/06/2025).

Scroll untuk lanjut membaca
Advertisement

Lanjutnya kembali, catatan strategis tersebut yakni, pertama kinerja PAD dan sektor potensial. Fraksinya memberikan apresiasi realisasi pad sebesar Rp 538 miliar (104,19 %).

“Namun juga menyoroti retribusi daerah di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan masih sangat minim. Kemudian pemerintah perlu melakukan reformasi sistem pengelolaan pad, serta menggali sumber sumber pendapatan baru berbasis potensi lokal,” tuturnya.

Kedua adalah kinerja BUMD. Fraksi tersebut menekankan pentingnya evaluasi terhadap PT. Gorontalo Fitrah Mandiri.

“Mendorong bumd untuk tidak hanya menjadi beban apbd melalui penyertaan modal, tapi juga mampu berkontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” sambungnya kembali.

Dan ketiga berkaitan dengan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Anggota Komisi IV itu menyampaikan bahwa capaian realisasi anggaran bervariasi.

“Beberapa opd seperti dinas pertanian (35%) dan dinas kelautan dan perikanan (47%) menunjukkan kinerja rendah. sektor pendidikan dan kesehatan secara umum menunjukkan serapan yang baik meskipun terdapat tantangan di rsud ainun (realisasi belanja modal hanya (66%),” imbuh Darsianti.

Disidang paripurna itu fraksi tersebut juga memberikan catatan-catatan yaitu peningkatan kualitas belanja modal agar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah, diversifikasi sumber pad dan peningkatan kapasitas fiskal mandiri.

“Optimalisasi penggunaan silpa untuk program ekonomi produktif pada apbd tahun berjalan, evaluasi program prioritas sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar hasilnya berdampak nyata pada ekonomi rakyat serta mendorong investasi daerah melalui penyertaan modal strategis dan kemitraan dengan swasta,” bebernya.

Share :  
error: Content is protected !!