GOSULUT.ID – Gaji petugas cleaning service (cs) Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, nunggak selama 6 bulan.
Kepala Desa Pentadio Barat, Supriadi Napu akhirnya buka suara dan menyinggung peran BPD dalam polemik ini.
Supriadi menegaskan keterlambatan pembayaran bukan karena anggaran tidak tersedia.
Ia menjelaskan, awalnya gaji petugas cleaning service ini dianggarkan melalui Dana Desa. Namun saat verifikasi APBDes, Dinas PMD Kabupaten Gorontalo menyebut Desa Pentadio Barat terkena pemotongan 64 persen akibat kebijakan efisiensi.
“Waktu verifikasi APBDes itu, dari PMD menyampaikan bahwa yang tadinya gaji daripada cleaning service itu jangan diambil dari Dana Desa,” jelasnya kepasa awak media.
Setelah itu, Supriadi berkoordinasi dengan PMD dan Ketua BPD, bendahara desa kemudian mengusulkan agar gaji cleaning service dianggarkan melalui Pajak Bagi Hasil atau PBH.
“Bendahara bilang diambil saja dari PBH. Tapi sampai sekarang PBH ini belum masuk, anggarannya belum ada,” kata Supriadi Napu.
“Tapi yang bersangkutan (petugas cleaning service) ini tenang-tenang saja. Tidak ada menuntut kenapa belum dibayar. Cuma persoalannya sekarang ini adalah anggota BPD,” sambungnya.
Kades Pentadio Barat itu bahkan menyinggung dan mempertanyakan fungsi pengawasan dari BPD.
“Barangkali anggota BPD ini perlu digaris bawahi tidak membaca APBDes yang sudah dibahas dan diputuskan bersama. Saya melihat anggota BPD ini mengatasnamakan masyarakat. Masyarakat yang mana? Tidak ada,” tuturnya.
“Tidak ada komunikasi anggota BPD untuk menanyakan persoalan ini ke saya, tidak ada,” tambah Supriadi.
Terakhir, ia juga menambahkan, bahwa pencairan dana PBH diperkirakan baru terjadi bulan ini atau bulan depan.
