GOSULUT.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi NasDem, Indriani Dunda, menegaskan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 merupakan tahapan penting dalam memastikan kebijakan anggaran daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, perubahan dokumen perencanaan anggaran harus menjadi momentum untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika yang berkembang, sekaligus menjawab berbagai kebutuhan prioritas yang muncul selama tahun anggaran berjalan.
“Perubahan KUA dan P-PPAS bukan sekadar penyesuaian administrasi, tetapi harus benar-benar menjadi instrumen untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang berkembang. Setiap perubahan anggaran harus berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo,” ujarnya.
Ia menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD dalam menyepakati perubahan arah kebijakan anggaran merupakan langkah positif yang perlu terus dijaga hingga proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 selesai.
Ia juga berharap seluruh program yang nantinya tertuang dalam Perubahan APBD dapat disusun secara cermat dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami di DPRD akan terus menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara optimal agar pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo,” tutupnya.
