GOSULUT.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama berhasil meredam emosi warga Kelurahan Tenda Kecamatan Hulontalangi yang berencana akan melakukan aksi demo ke Kantor Walikota.
Aksi warga ini menuntut agar Lurah setempat segera diganti karena kerap meminta pungutan kepada warga ketika akan mengurus surat keterangan atau mengambil bantuan.
“Persoalan ini sudah dari 3 bulan lalu dilaporkan ke saya dan dijanjikan camat akan dimediasi ke Walikota, tiga Minggu berlalu akhirnya mereka menagih janji serta ingin lakukan demo, tapi ini saya tahan karena bisa disusupi oleh provokator sehingga bisa digiring ke persoalan hukum,” jelasnya, Kamis (02/02/2023).
Ia juga meminta kepada camat untuk menelusuri kebenaran informasi soal pungutan yang dilakukan oleh lurah tenda, ternyata betul sebagaimana yang dikeluhkan warga.
“Setelah itu saya minta camat untuk melaporkan ke pak walikota dan dijanjikan akan membahas untuk diganti tapi hingga satu bulan lebih belum ada tindak lanjut. Semalam saya dihubungi masyarakat dan mengundang mereka kesini dengan mengundang camat dan aparat kepolisian, pak sekda juga tadi sudah saya hubungi dan disampaikan lurah tersebut akan ditarik serta meminta kalau bisa ada yang penunjukkan lurah sementara agar masyarakat bisa reda. Alhamdulillah untuk saat ini masyarakat hanya demo di sini, karena saya khawatir bila demo dilakukan di kantor walikota dan disusupi provokator bisa timbul anarki akibatnya timbul persoalan hukum,” urai legislatif dari partai Golkar ini.
Lanjut dia, kebenaran informasi itu diakuinya juga karena ketika warga meminta surat keterangan guna mengurus bantuan UMKM dari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang merupakan hasil Pokirnya (pokok pikiran) sebagai aleg dapil kota gorontalo, ternyata lurah itu meminta biaya (pungutan) dengan alasan administrasi.
“Alhamdulillah hal itu sudah dicegat pak camat,” ujarnya
Salah satu masyarakat, Ratna yang ikut dalam aksi itu mengatakan, setiap kali dirinya mengurus sesuatu seperti bantuan selalu dimintakan biaya.
“Lalu saya urus bantuan dari provinsi diminta biaya 15 ribu katanya untuk administrasi, banyak yang dimintakan begitu, saya protes mana aturannya, ini kan gratis. Ini sudah dilaporkan berulangkali,” ungkapnya.
