GOSULUT.ID – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Kerja (raker) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Gorontalo dan BKPSDM, Selasa (13/1/2026).
Pada rapat itu salah satu anggota Komisi I, Femy Udoki menyoroti alokasi anggaran bagi KIP dan KPID yang masih jauh dari ideal padahal menurutnya peran kedua lembaga itu sangat penting bagi pelayanan informasi publik dan pengawasan penyiaran di daerah.
“Keberadaan mereka sangat dibutuhkan masyarakat, tetapi dukungan anggaran yang disiapkan justru sangat minim,” ujar Srikandi PAN itu.
Dijelaskan, KPID Gorontalo telah ditetapkan dan proses administrasi hukum juga telah berjalan, bahkan, biro hukum memastikan surat keputusan dapat segera diproses sehingga pelantikan dapat dilakukan sesuai ketentuan, yakni maksimal 30 hari setelah penetapan.
Dikatakan, anggaran yang hanya sekitar Rp100 juta tidak cukup untuk mendukung program kerja lembaga selama satu tahun anggaran.
“Kalau setelah dilantik mereka tidak bisa bekerja maksimal karena anggaran sangat terbatas, itu justru menjadi masalah. Bahkan tidak sampai dua bulan anggaran itu sudah habis,” katanya.
Ia menilai penganggaran tersebut terkesan hanya bersifat formalitas tanpa perencanaan yang matang.
Menurutnya, jika anggaran tidak mampu menopang kinerja lembaga, maka pemerintah daerah seharusnya melakukan evaluasi serius sejak awal.
“Seleksi sudah berjalan sangat transparan dan objektif. Program-program yang disampaikan calon anggota juga bagus, tetapi tidak sejalan dengan dukungan anggaran yang tersedia,” tambahnya.
Ia juga mengakui bahwa pergeseran anggaran di tengah tahun bukan perkara mudah.
Untuk itu ia mendorong adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah agar penganggaran lembaga independen benar-benar disiapkan secara rasional dan berkelanjutan.
