GOSULUT.ID – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo merekomendasikan pemindahan lokasi pembangunan WC di kawasan Masjid Agung Baiturrahman Limboto.
Rekomendasi itu langsung disikapi Ketua DPRD Zulfikar Usira dengan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera menindaklanjutinya.
Permintaan tersebut disampaikan Zulfikar saat meninjau lokasi proyek, Kamis (23/7/2026). RDP sebelumnya mempertemukan ahli waris, pengurus takmir, tokoh masyarakat, dan OPD terkait.
Menurut Zulfikar, penolakan muncul karena titik pembangunan WC berada terlalu dekat dengan area pemakaman. Keberatan tidak hanya dari ahli waris, tapi juga jamaah dan tokoh adat.
“Awalnya ahli waris yang menolak. Sekarang jamaah dan masyarakat juga keberatan. Lokasinya berdempetan dengan kuburan, bahkan masih ada makam di sana. Karena itu harus dicari lokasi baru,” kata Zulfikar.
Politisi Golkar itu mengaku sudah mengingatkan PUPR sejak sepekan lalu agar pekerjaan dihentikan sementara. Namun proyek tetap berjalan hingga memicu polemik yang lebih besar.
“Sudah saya sampaikan untuk di-stop dulu. Tapi tetap dikerjakan, akhirnya jadi seperti ini,” ujarnya.
Ia menegaskan rekomendasi RDP merupakan aspirasi kolektif. Bukan hanya dari ahli waris, tetapi juga mewakili suara jamaah dan warga sekitar masjid.
Untuk rencana penetapan kawasan makam sebagai cagar budaya, Zulfikar menyebut akan dibahas setelah polemik WC selesai.
“Kita selesaikan dulu persoalan yang ada. Soal cagar budaya itu tahap berikutnya,” tegasnya.
Sementsra itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo Risman K. Umar menyatakan pihaknya menghargai rekomendasi DPRD. Ia akan menunggu surat resmi hasil RDP sebagai dasar langkah selanjutnya.
“Rekomendasi itu jadi acuan kami. Mau dihentikan sementara, dipindah, atau ada perubahan lain. Titik barunya nanti dimusyawarahkan lagi antara takmir dan ahli waris. Hasilnya jadi dasar PPK untuk revisi,” jelas Risman.
Ia menambahkan, sejak perencanaan, PUPR sudah beberapa kali berkoordinasi dengan takmir terkait titik WC. Polemik muncul setelah ada masukan dari pihak di luar takmir yang kemudian difasilitasi DPRD.
“Dari awal kami sudah rapat dengan takmir. Sekarang ada aspirasi baru, akan kami tindaklanjuti sesuai rekomendasi,” pungkasnya.
