GOSULUT.ID – Sistem pemeringkatan “Desil” dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN jadi bahan sorotan DPRD Provinsi Gorontalo. Alih-alih mengefektifkan penyaluran bantuan, data ini malah dianggap menimbulkan kekacauan.
Masalah itu menguat saat masa reses DPRD pertengahan 2026. Sejumlah warga datang mengadu karena namanya dicoret dari daftar penerima bantuan. Penyebabnya, klasifikasi desil mereka tidak sesuai kenyataan.
Anggota Komisi I DPRD Gorontalo, Umar Karim, ikut angkat suara. Ia menilai sistem DTSEN saat ini belum mencerminkan keadilan sosial.
Contohnya program BSPS. Seharusnya untuk warga yang rumahnya tidak layak. Faktanya, banyak yang justru tidak lolos.
“Di lapangan jelas-jelas tidak mampu. Tapi begitu dicek di DTSEN, masuk desil atas. Otomatis tersisih,” kata Umar, Jum’at (17/07/2026).
Yang lebih ironis, ada oknum perangkat desa di Kabupaten Gorontalo yang masuk kategori “Desil 10”. Padahal penghasilan resminya tidak sampai UMP.
Akibatnya fatal. Ketika anaknya mendaftar kuliah, UKT yang keluar tergolong tinggi karena sistem membaca ia dari keluarga berada.
“Lucu juga. Pendapatan pas-pasan, tapi di data seperti konglomerat. Ini kan keliru,” ujarnya.
Umar menyebut kejadian ini bukan hanya satu-dua kasus. Untuk itu, ia berencana mengundang BPS bersama Pemprov dan seluruh Pemda se-Gorontalo. Tujuannya mengklarifikasi validitas data DTSEN.
Ia juga mendorong pemerintah pusat segera audit ulang. Jika tidak, sistem desil akan terus menghalangi warga miskin mendapatkan haknya.
