GOSULUT.ID – Ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Bone Bolango menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Bone Bolango, Senin (19/01/2026).
Tuntutan utama dalam unjuk rasa kali ini sama seperti sebelumnya yakni menolak dugaan praktik nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Massa menilai masih adanya indikasi pengangkatan pejabat yang memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Bone Bolango, Ismet Mile.
Koordinator aksi, Ferdy menyampaikan, kehadiran mereka di DPRD bertujuan menagih komitmen wakil rakyat terhadap fakta integritas yang telah ditandatangani pada aksi sebelumnya.
“Kami datang kesini untuk menanyakan tindaklanjut dari tuntutan kami pada aksi-aksi sebelumnya terkait dugaan nepotisme di pemerintahan Bone Bolango,” ujar Ferdy.
Dalam pertemuan dengan perwakilan DPRD, massa aksi mendapat penjelasan bahwa tuntutan mereka telah disampaikan kepada Bupati Bone Bolango. DPRD mengaku telah menjalankan perannya sebagai jembatan aspirasi masyarakat.
Ia membeberkan, meski DPRD mengaku telah menyampaikan tuntutan sebelumnya kepada Bupati Bone Bolango, hingga kini mereka masih menerima informasi adanya anak bupati yang tetap menduduki jabatan strategis di pemerintahan daerah.
“Kami mengapresiasi langkah DPRD yang telah menyampaikan tuntutan kami (sebelumnya). Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih ada anak bupati yang menjabat posisi tertentu,” bebernya.
“Ini tidak boleh dibiarkan, karena bisa membuka ruang nepotisme yang lebih besar,” sambung Ferdy.
Sementara itu, Anggota DPRD Bone Bolango, Yakop Tangahu yang menerima massa aksi, membenarkan bahwa tuntutan sebelumnya telah ditindaklanjuti.
Menurut Yakop, Bupati telah melakukan perampingan tim kerja dari 10 orang menjadi 5 orang, namun satu di antaranya masih merupakan anggota keluarga bupati.
“Tuntutan mereka sudah kami sampaikan kepada bupati. Beliau sudah merampingkan timnya, dari sepuluh menjadi lima orang, tetapi memang masih ada satu yang merupakan anak beliau,” terangnya.
Yakop pun menegaskan, bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri langsung kebijakan pengangkatan pejabat, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif bupati.
“Kami hanya bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Pengangkatan pejabat sepenuhnya menjadi kewenangan bupati. Namun, tuntutan hari ini tetap akan kami sampaikan kembali kepada beliau,” tegasnya.
Meski demikian, mereka berjanji akan terus mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango agar berjalan transparan, adil dan bebas dari praktik nepotisme.
