GOSULUT.ID – Bank Indonesia (BI) memaparkan sejumlah rekomendasi penting untuk pengendalian inflasi daerah. Rekomendasi tersebut dibagi dalam tiga tahapan, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Gorontalo, Bambang Satya Permana, menyampaikan hal itu dalam kegiatan Gorontalo Economic Outlook, yang digelar Selasa (4/11/2025).
Menurut Bambang, implementasi program tersebut sejalan dengan roadmap pengendalian inflasi daerah tahun 2025–2027, yang menjadi panduan utama dalam menjaga stabilitas harga di Gorontalo.
Ia memaparkan, pada jangka pendek, pertama direkomendasikan, stabilisasi harga pangan melalui pelaksanaan pasar murah atau Gerakan Pangan Murah (GPM), khususnya untuk komoditas utama seperti cabai rawit, bawang merah, tomat, telur ayam ras, daging ayam ras, dan beras.
“Program ini diharapkan dilaksanakan secara tepat lokasi dan sasaran,” ujarnya.
Kedua adalah, peningkatan kualitas data neraca pangan digital Bapanas, sebagai salah satu sumber data pendukung dalam pengambilan kebijakan pengendalian inflasi.
Bambang melanjutkan, untuk jangka menengah yakni peningkatan produktivitas ikan tangkap lewat program taksi nelayan, dengan dukungan sarana dan prasarana memadai serta harga yang wajar, termasuk BBM dan peralatan tangkap, operasionalisasi cold storage guna menjaga ketersediaan pasokan ikan dan sayur-sayuran.
“Dan Aktivasi Toko Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai toko penyeimbang harga di pasaran,” sambungnya.
Sementara dalam jangka panjang terdiri dari, penguatan fungsi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) melalui optimalisasi KAD yang sudah ada, penjajakan kerja sama dengan daerah potensial, serta monitoring berkala oleh OPD terkait. Aktivasi jembatan timbang di wilayah perbatasan untuk memantau arus keluar-masuk komoditas, Optimalisasi pembiayaan bagi petani dan peternak untuk meningkatkan produksi dan menjaga ketersediaan pasokan.
“Serta dorongan konsumsi produk turunan hortikultura serta ikan dan daging beku guna meminimalisir dampak inflasi volatile food,” imbuhnya.
Selain itu lanjutnya, penguatan kelembagaan BUMD atau optimalisasi peran KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dalam pengendalian inflasi daerah.
“Antara lain: pelaksanaan KAD, off-taker komoditas penyumbang inflasi dan berperan mengoperasikan Toko TPID,” tandas Bambang.
