GOSULUT.ID – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat kerja (raker) dengan mitra terkait diantaranya Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Senin (06/10/2025).
Espin Tulie selaku Ketua Komisi III menyampaikan bahwa total anggaran Balai Jalan tahun 2025 mencapai Rp455 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah ruas jalan di Kabupaten Boalemo, Pohuwato, hingga Kabupaten Gorontalo. Namun kondisi anggaran di tahun 2026 mengalami penurunan yakni hanya sebesar Rp 188 Miliar jauh berkurang dibandingkan di tahun 2025.
“Mungkin pusat melihat tingkat kemantapan jalan nasional kita sudah mencapai 96 persen. Tapi faktanya masih ada 48 ruas jalan yang perlu dinaikkan statusnya dari provinsi menjadi jalan nasional,” ungkapnya.
Belum lagi kata dia, masih banyak persoalan jalan dan jembatan yang rusak akibat longsor dan harus segera ditangani meskipun dengan keterbatasan anggaran pemeliharaan.
Kondisi sejumlah ruas jalan rusak turut dibahas pada raker tersebut, seperti Puncak Motilango dan Tolongio yang akan diberi penanganan sementara dengan kayu kelapa, termasuk jembatan yang longsor di beberapa titik.
Dinas PUPR Provinsi Gorontalo sendiri melaporkan kemantapan jalan provinsi baru mencapai 62 persen di tahun 2024–2025. Angka ini naik dari 52,9 persen setelah adanya tambahan anggaran, meski Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 justru ditiadakan oleh pemerintah pusat.
Espin berharap dukungan anggaran yang lebih besar bisa diberikan ke depan agar kualitas jalan provinsi di Gorontalo semakin meningkat apalagi ada dua Iven Nasional yang akan digelar yakni Peran Saka Nasional pada bulan November dan Pekan Nasional Petani dan Nelayan (Penas) tahun depan yang rencananya dibuka langsung oleh Presiden.
“Kita harus pastikan Gorontalo siap, apalagi ada event nasional besar yang akan segera berlangsung,” pungkasnya.
