GOSULUT.ID – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tepatnya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Kamis (22/10/2026).
Kunjungan tersebut diterima oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mayjen TNI (Purn.) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, yang pernah menjabat sebagai Komandan Korem 133/Nani Wartabone di Provinsi Gorontalo beberapa tahun lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III membahas sejumlah program strategis di bidang sumber daya air yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Provinsi Gorontalo. Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya program Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), pembangunan Bendungan Bolango Ulu, serta penanganan Danau Limboto.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menyampaikan bahwa pihaknya meminta penjelasan terkait pelaksanaan program JIAT, termasuk alokasi dan rencana penganggaran untuk tahun mendatang.
“Ditahap pertama terdapat 34 unit program JIAT, sementara tahap kedua mencakup 70 unit pada 2026. Setiap unit diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1,6 miliar hingga Rp2 miliar,” ungkapnya
Sementara itu, untuk pelaksanaan program JIAT pada 2027, alokasinya belum ditetapkan karena masih menunggu usulan yang diinput melalui aplikasi SIPURI.
Komisi III juga menanyakan perkembangan pekerjaan pembangunan Bendungan Bolango Ulu yang ternyata anggarannya sudah tersedia.
“Alhamdulillah, proyek bendungan itu sudah ada anggarannya sekitar Rp297 miliar,” katanya.
Dijelaskan, anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya melanjutkan pembangunan bendungan yang nantinya akan memasuki tahap impounding atau pengisian awal waduk
“Tahapan ini bertujuan menguji respons dan kekuatan struktur bendungan terhadap tekanan air, sekaligus memastikan fungsi waduk berjalan sesuai perencanaan sebelum dioperasikan,” ujar Espin.
Meski demikian, masih terdapat kendala yang perlu segera diselesaikan, terutama berkaitan dengan administrasi lahan eks transmigrasi.
“Persoalan tersebut menjadi perhatian karena anggaran untuk pembebasan lahan disebut telah tersedia, sehingga penyelesaian aspek administrasi diharapkan dapat mendukung kelanjutan proyek,” sambungnya.
Espin menambahkan, pada kesempatan itu juga membahas penanganan Danau Limboto. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, pada 2027 direncanakan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk pembangunan pintu air nomor 5 beserta penanganan sungai di sekitarnya.
Espin berharap rencana anggaran tersebut dapat dipertahankan atau tidak mengalami perubahan.
“Semoga anggarannya tidak mengalami perubahan, agar pembangunan infrastruktur pengendalian air di kawasan Danau Limboto bisa direalisasikan sesuai perencanaan,” tandasnya.
