GOSULUT.ID – DPRD Kabupaten Gorontalo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan digelar di Grand Bukit Proja, Limboto, Senin (19/10/2026), dengan fokus memperkuat sinergi, transparansi, dan keberlanjutan program pembangunan daerah.
Rapat tersebut dihadiri tiga pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo bersama anggota Badan Anggaran (Banggar) serta jajaran TAPD yang dipimpin Sekretaris Daerah, Sugondo Makmur.
Agenda ini menjadi tahapan penting untuk memastikan penyusunan APBD berjalan terukur, terbuka, dan sesuai kebutuhan masyarakat di tengah dinamika transfer dana dari pemerintah pusat.
Dalam pembahasan, TAPD menegaskan komitmennya menjaga kesepakatan yang telah dirumuskan bersama Banggar DPRD. Setiap penyesuaian anggaran, termasuk jika ada kondisi mendesak, akan tetap dikoordinasikan bersama Banggar.
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira menegaskan bahwa APBD 2027 harus berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci menjaga kesinambungan program.
“Kesinambungan program kerja daerah harus tetap terjaga melalui kepemimpinan dan kinerja yang berkelanjutan. DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Zulfikar.
Ia menambahkan, pembahasan APBD bukan hanya soal alokasi angka, tetapi bagaimana menyusun prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan, dan aspirasi warga.
Melalui pembahasan yang konstruktif, DPRD berharap Ranperda APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang akuntabel, efektif, dan tepat sasaran demi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo.
