GOSULUT.ID – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena melakukan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) di Wisma Negara Bumi Beringin, Kamis (20/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sirajudin menyampaikan dua isu prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat Boltara, yaitu krisis air bersih akibat kekeringan ekstrem dan kerusakan parah jalan provinsi.
Ia menjelaskan sejumlah desa di wilayah dataran tinggi Kabupaten Boltara, khususnya di Kecamatan Sangkub, saat ini mengalami kekurangan air bersih. Kondisi kekeringan semakin dirasakan warga di musim kemarau.
Selain itu, Sirajudin Lasena juga menyoroti kondisi jalan provinsi mulai dari Desa Sangkub Timur hingga Desa Sidodadi yang mengalami kerusakan parah. Jalan tersebut merupakan jalur vital penghubung antar desa di Boltara.
“Kondisi jalan tersebut sangat mengganggu mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian khususnya pertanian di wilayah tersebut,” ujar Bupati.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Yulius Selvanus menyatakan komitmennya untuk memperbaiki seluruh ruas jalan provinsi di kabupaten/kota, termasuk di Boltara.
“Seluruh ruas jalan provinsi akan diperbaiki dan menjadi program prioritas utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada anggaran perubahan 2026 dan tahun 2027,” kata Gubernur.
Gubernur juga memastikan akan memberikan dukungan terkait persoalan kekeringan yang sedang dialami masyarakat Boltara.
Bupati Sirajudin mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sulut dan berharap komitmen yang disampaikan dapat segera direalisasikan.
“Sehingga persoalan air bersih dan kerusakan jalan provinsi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dapat segera teratasi,” ujarnya.
Audiensi ini dihadiri Anggota DPRD Boltara Dapil III Sem Hasan, Asisten Administrasi Umum Setda Boltara, Kepala Dinas Pertanian Boltara, serta Sangadi Apeng Sembeka, Sangadi Sompiro, Sangadi Sangkub Timur, Sangadi Suka Makmur dan Sangadi Sidodadi.
Pemkab Boltara menyebut audiensi ini sebagai langkah konkret dalam memperjuangkan kebutuhan dasar dan infrastruktur masyarakat di tingkat provinsi. (Adv)
