GOSULUT.ID – Komisi II mewanti-wanti Pemerintah terkait penyaluran dan distribusi kartu petani yang masih dibawah 10 persen di provinsi Gorontalo, hal ini terkait pupuk yang merupakan salah satu kebutuhan penting petani.
“Saat kami melakukan sejumlah kunjungan ke berbagai wilayah, terdeteksi ada beberapa tempat sudah sangat membutuhkan pupuk, sehingga ini kami harap ini bisa ada akhir Januari atau awal februari,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Wasito Sumawiyono, Senin (9/1/2023).
Ia menegaskan dengan waktu yang sangat pendek ini sudah seharusnya para petani mendapatkan kartu tersebut karena akan dipergunakan untuk menebus pupuk.
“Waktu ini sudah sangat riskan, bagaimana petani bisa mendapatkan pupuk sedangkan dia sendiri hingga saat ini belum mendapat kartu petani,” sambungnya.
Olehnya aleg Golkar ini mengingatkan dinas terkait untuk meningkatkan koordinasi dengan dinas pertanian di kabupaten kota serta BRI selaku pihak yang diberikan mandat dalam menerbitkan kartu tersebut
“Berdasarkan data di sistem penyaluran pertanian, petani yang seharusnya mendapatkan kartu mencapai 179 ribu, namun yang terdata hanya 138 ribu jadi masih ada selisih 42 ribu lagi ini juga yang harus kita perjuangkan,” tegas Wasito.
Atas kondisi ini komisinya berencana akan melakukan kunjungan dan konsultasi ke Kementerian Pertanian dan Kantor BRI pusat.
“Salah satunya untuk menunda penerbitan kartu petani sampai dengan semester satu dan juga untuk memastikan selisih yang 42 ribu agar bisa masuk dalam sistem,” tandasnya.
