GOSULUT.ID – Tingkat pengawasan pemilu dinilai masih sangat lemah, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pemilu legislatif yang baru-baru ini dilaksanakan.
“Kita tahu bagaimana begitu masifnya praktek money politic yang terjadi di Provinsi Gorontalo, tapi kemudian kasus-kasus seperti ini sudah tidak terdengar lagi,” ujar Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib, Kamis (28/03/2024).
Menurutnya, kondisi ini karena tidak ada upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang memang memiliki tanggungjawab pengawasan terhadap pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.
“Dalam hal ini Bawaslu sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap hal itu guna melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,” tuturnya.
AW Thalib menekankan, sisi pengawasan adalah aspek yang harus dibenahi agar segera dapat dioptimalkan dan dimaksimalkan karena didepan mata adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah baik Gubernur, bupati dan Walikota.
“Diharapkan pada pemilukada nanti pengawasan ini yang perlu ditingkatkan lagi, karena dari sisi ini kita masih lemah, bisa juga karena regulasi yang ditinjau lagi olehnya ini akan coba kita konsultasikan dengan Bawaslu pusat demi adanya perbaikan- perbaikan,” tandasnya.
Share :
