GOSULUT.ID – Direktorat Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha (MKPU) Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Republik Indonesia bersama Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah menggelar Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo.
Kegiatan tersebut bertempat di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (01/04/2026), diikuti 5000 orang peserta yang berasal dari perwakilan masyarakat, siswa dan mahasiswa.
Menteri HAM Natalius Pigai didampingi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Rektor UNG Eduard Wolok yang menghadiri langsung pada acara itu menyampaikan pendidikan kesadaran masyarakat ini sangat penting karena merupakan tanggung jawab negara.
“Yakni untuk pembangunan peradaban HAM di Republik Indonesia dengan masa yang akan datang, salah satu implementasi utama dari Asta cita nomor satu itu adalah hak asasi manusia dan demokrasi, “ungkapnya di hadapan awak media.
Saat memberikan materi, Natalius mengatakan, Kemenham hadir untuk melindungi keadilan bagi yang membutuhkan pertolongan. HAM lahir sebagai “pagar” bagi manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan.
“Sesungguhnya sebelum negara lahir, manusia menjadi “serigala” bagi manusia yang lain. Manusia menjadi jahat bagi manusia yang lain. Manusia saling bunuh, saling bantai. Supaya menjaga kelestarian keutuhan ciptaan Allah, Maka hadirnya apa yang namanya pagar betis yaitu hak asasi manusia,” ungkapnya.
Dikatakan, ada beberapa program Kemenham yang saat ini terus didorong hingga ke daerah, diantaranya pembangunan Desa Sadar HAM, program kampung REDAM serta pendidikan dan sosialisasi di kabupaten/kota.
“Baru-baru ini juga kami melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia menjadin salah satu yang dibanggakan, program ini merupakan satu satunya dan pertama di dunia, “tandasnya.
Sementara itu Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menilai acara Acara Sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Menteri HAM Natalius Pigai di Gorontalo dinilai sebagai sesuatu hal yang penting.
“Isu HAM masih menjadi wilayah abu-abu yang selalu diperdebatkan khususnya antara pemerintah dan masyarakat. Pemahaman menyangkut hak asasi manusia sering berbeda antara pemerintah dan rakyat. Untuk itu , kehadiran Pak Menteri sangat penting agar ada prespektif dan pemahaman yang sama,” imbuhnya.
