GOSULUT.ID – Belum adanya kesepakatan antara KPU Bone Bolango dan Pemerintah Daerah soal anggaran pemilukada tahun 2024 hingga saat ini mengkhawatirkan Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo.
Ketua Komisi 1, AW Thalib menyampaikan terdapat perbedaan angka yang diajukan Pemerintah Daerah dengan KPU. Pemerintah mengajukan anggaran sekitar 18 miliar, sementara KPU membutuhkan 24 miliar.
“Akibatnya, NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) juga belum disepakati,” imbuh dia, Selasa (21/11/2023).
Ia mengatakan telah mengambil inisiatif dengan menyampaikan kekhawatirannya ini kepada PJ. Gubernur Gorontalo dengan mendesak agar mengoordinasikan penyelesaian masalah anggaran ini di seluruh Wilayah Provinsi.
“Sebagaimana instruksi pemerintah pusat bahwa sangat penting mengutamakan pembiayaan pemilu dan pilkada dalam APBD Perubahan sebanyak 40%, dan dalam APBD induk sebanyak 60%,” tegasnya.
Desakan Komisi 1 mendapat respon positif Gubernur, dengan menyatakan kesiapannya untuk mengawasi dan memastikan penyelesaian masalah anggaran ini, bahwa sebagai perwakilan pemerintah pusat, Gubernur akan mengambil langkah tegas.
“Gubernur akan menahan nomor register APBD daerah yang belum mencapai kesepakatan terkait anggaran Pemilu, langkah ini diharapkan dapat memberikan tekanan positif agar pemerintah daerah dan KPU segera mencapai kesepakatan yang dibutuhkan.” jelas mantan Sekda Kota Gorontalo tersebut.
Politisi PPP ini menyampaikan, dalam tatanan demokrasi, Pemilu dan Pilkada menjadi fondasi bagi perwujudan kehendak rakyat. Kedua momen ini membutuhkan perencanaan dan pembiayaan yang matang untuk menjamin kelancaran dan integritasnya.
Keberhasilan Pemilihan Umum pada tahun 2024 menjadi taruhan, dan distribusi dana yang lancar adalah kunci utama dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik.
“Sayangnya, di Kabupaten Bone Bolango, tantangan muncul dalam bentuk kendala anggaran yang belum terselesaikan pungkasnya.
