GOSULUT.ID – Salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Gorontalo yakni SDN 08 Telaga diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) kepada peserta didik yang nilainya mencapai ratusan ribu rupiah.
Dimana pihak sekolah diduga meminta wali murid untuk membayar sejumlah uang dengan alasan sumbangan untuk pengadaan-pengadaan program yang tidak ter-cover dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kepada media, sejumlah orang tua murid yang namanya tidak ingin disebutkan menyampaikan, pungutan yang diminta oleh pihak SDN 08 Telaga tersebut diantaranya digunakan untuk pengembangan fasilitas sekolah.
“Setiap orang tua murid dimintai uang sebesar Rp85 ribu untuk pembuatan ruang sirkulasi,” ujar mereka, Senin (06/01/2025).
Tidak hanya itu, orang tua siswa yang anaknya baru masuk di sekolah tersebut juga diwajibkan menyetorkan uang untuk pembelian kursi dan meja.
“Untuk pembelian kursi dan meja, kami dimintai Rp250 ribu per siswa. Uang itu diminta saat anak masuk kelas satu,” tambah mereka.
Selain itu, mengenai iuran untuk kegiatan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) sebesar Rp50 ribu per siswa, yang disertai dengan makanan.
Para orang tua menyampaikan bahwa semua iuran yang diminta pihak sekolah bersifat wajib, sehingga mereka merasa terbebani.
“Kalau tidak membayar, beasiswa akan dipotong, dan rapor ditahan sampai kami melunasi pembayaran,” tandas mereka.
Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 8 Telaga Biru, Herni K. Umar saat dikonfirmasi terkait perihal tersebut menerangkan, bahwa seluruh program tersebut telah melalui musyawarah bersama dan tidak ada unsur paksaan.
“Untuk pengadaan ruang sirkulasi, hal ini dilakukan karena selama ini, ketika hujan, proses belajar mengajar tidak berjalan maksimal. Maka, melalui kajian bersama staf dan dewan guru, kami memutuskan untuk memperbaikinya. Keputusan ini juga telah disetujui oleh sebagian besar orang tua siswa dalam rapat komite,” terang Herni.
Sedangkan terkait dana untuk meja dan kursi, ia menyebut bahwa pengumpulan tersebut dilakukan karena fasilitas yang ada masih model lama dan membuat siswa tidak nyaman belajar.
“Meja yang digunakan masih yang panjang, sehingga satu meja digunakan untuk empat orang. Meja dan kursi yang baru ini nantinya bisa dibawa saat siswa naik kelas,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan, bahwa biaya pembuatan meja dan kursi tidak sepenuhnya dibebankan kepada orang tua, melainkan sebagian ditanggung oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Dana BOS memang sudah ada porsinya, tetapi tidak cukup untuk membiayai semua program yang ada. Oleh karena itu, kami berkolaborasi dengan orang tua siswa melalui komite. Sebagian besar orang tua juga menyetujui keputusan ini,” tutur Herni.
Terakhir, Herni Umar menambahkan terkait iuran ANBK digunakan untuk membayar tenaga proktor dan pengawas.
“Kami tidak sempat menganggarkan untuk kegiatan ujian tersebut, sehingga meminta orang tua siswa untuk mengumpulkan uang secara sukarela. Intinya, semua program sekolah yang melibatkan orang tua dilakukan tanpa unsur paksaan dan selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu,” tutupnya.
