GOSULUT.ID – Polemik aktivitas pertambangan kembali menjadi sorotan luas di wilayah ini. Di tengah derasnya tanggapan yang muncul, suara yang mengajak melihat persoalan secara utuh, berimbang, dan berlandaskan keadilan mulai dikumandangkan.
Chandra E. Domopolii, sebagai pemerhati isu pertambangan, mengingatkan bahwa sikap kritis terhadap sektor ini tak lantas berarti harus memusuhi setiap aktivitas yang berjalan. Kritik tetap diperlukan, namun harus disusun di atas landasan fakta, peraturan yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan.
“Kita selaku pemerhati pertambangan wajib untuk bisa memposisikan diri. Kalau penambang banyak membantu rakyat, maka hati nurani juga wajib kita kedepankan. Jangan sporadis, apalagi sampai menguliti seseorang sampai ke profesi dan jabatannya,” ujar Chandra, menanggapi sorotan yang belakangan ini tertuju kepada Rahman Salehe.
Chandra menegaskan dirinya tidak sedang berpihak atau menjadi pembela pribadi Rahman Salehe. Sikap yang disampaikannya didasarkan pada apa yang telah dilihat dan didengarnya secara langsung terkait aktivitas serta kepedulian sosial yang ditunjukkan Rahman terhadap warga sekitar.
“Saya tidak dalam posisi membela Rahman Salehe. Tapi saya sudah melihat dan mendengar bagaimana sifat orang ini,” katanya.
Dijelaskannya, Rahman beroperasi di atas tanah yang merupakan hak miliknya sendiri, serta mengutamakan penyerapan tenaga kerja dari warga setempat. Hal ini membuka peluang pekerjaan dan sumber penghidupan bagi banyak keluarga di desa sekitar. Selain itu, tercatat puluhan warga juga telah dibantu berangkat menunaikan Ibadah Umrah.
“Dia mempekerjakan masyarakat lokal dan bahkan telah membantu puluhan orang berangkat Umrah. Itu pertanda bahwa dia tahu bersyukur dan tahu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di tanahnya sendiri,” tambahnya.
Kritik Harus Tajam, Berkeadilan dan Berlandaskan Hukum
Chandra menegaskan tidak menolak atau melarang adanya kritik. Justru pengawasan dan masukan sangat dibutuhkan guna memastikan setiap kegiatan ekonomi berjalan taat aturan, ramah lingkungan, dan tidak merugikan masyarakat luas.
Namun ia mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi serangan pribadi yang melampaui batas kewajaran. Seseorang yang bergerak di sektor pertambangan tidak boleh langsung disalahkan secara umum hanya karena profesinya. Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan lewat data nyata dan proses hukum yang transparan.
“Kalau memang ada pelanggaran, silakan dikritik. Kalau ada aktivitas ilegal, aparat juga harus bertindak. Tetapi jangan karena perbedaan pandangan kemudian seseorang dikuliti sampai profesi dan jabatannya,” tegasnya.
Penting pula ditegakkan prinsip keadilan dua arah: negara berkewajiban mengatur pengelolaan sumber daya alam demi kepentingan bersama dan pelestarian lingkungan; di sisi lain masyarakat yang mencari nafkah secara patut juga berhak mendapat perlindungan hukum.
Hindari Timbang Timbang Sepihak, Jangan Mengorbankan Anak Pribumi
Ia juga mempertanyakan konsistensi penegakan aturan yang dirasakan belum merata. Masih banyak aktivitas sejenis yang berjalan namun luput dari perhatian, sementara perhatian publik terpusat hanya pada pihak tertentu.
“Masih banyak pekerjaan di luar sana yang dengan bebasnya bekerja. Silakan kritik mereka. Jangan ganggu lagi anak pribumi yang sedang mengais rezeki di tanahnya sendiri,” ucapnya menegaskan.
Apabila ditemukan pelanggaran, sorotan harus ditujukan pada permasalahannya dan pihak yang berwenang menindaklanjuti, bukan menjatuhkan pribadi pelaku usaha. Ia berharap penegak hukum bekerja netral berdasar bukti nyata, sementara insan pers dan pemerhati menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional.
Manfaat Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Bersama
Pengelolaan sumber daya alam tak boleh hanya dilihat sepihak. Di samping kepatuhan izin dan perlindungan lingkungan, aspek kemanfaatan bagi masyarakat sekitar juga harus menjadi tolak ukur utama. Pembukaan lapangan kerja, roda perekonomian warga, hingga bantuan sosial yang nyata adalah bagian dari dampak positif yang patut diakui selama tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku.
“Jangan kritik membabi buta. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, jangan dipaksakan menjadi salah,” pesannya.
Polemik ini diharapkan tidak melebar menjadi perseteruan pribadi, melainkan menjadi momentum seluruh pihak untuk introspeksi dan kembali berpegang pada kebenaran. Perdebatan yang sehat sangat dibutuhkan guna mewujudkan pengelolaan kekayaan alam yang tertib, adil, dan membawa kesejahteraan nyata bagi Bolaang Mongondow Timur pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
