GOSULUT.ID – Abdul Zamad Lauma yang akrab disapa Om Dul, kini menjadi sasaran tembak segelintir orang yang merasa iri.
Nama Om Dul mencuat setelah ada tuduhan tentang ijazahnya yang dianggap bermasalah. Dalam dunia politik yang penuh intrik, isu ini tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sebelum menjadi anggota DPRD Bolmut, ia sudah aktif sebagai pekerja sosial. Sejak tahun 2009, dirinya terangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), yang mensyaratkan gelar sarjana.
Jika ijazah S1 Om Dul bermasalah, maka Kementerian Sosial tentu sudah memecatnya dari jabatan itu. Nyatanya, ia terus menjabat dan dipercaya sebagai koordinator TKSK di Kabupaten Bolmut.
Di tahun yang sama, Om Dul mengikuti seleksi TKSK berprestasi di Sulawesi Utara dan berhasil menjadi yang terbaik dari 172 peserta. Prestasi ini membawanya ke tingkat nasional, di mana pada tahun 2016 ia dinobatkan sebagai pendamping bansos terbaik nasional dari 7.021 TKSK se-Indonesia.
Penghargaan ini membuat Om Dul diundang untuk mengikuti upacara bendera 17 Agustus di Istana Negara. Penilaian atas prestasinya tidak hanya melihat keterampilan di lapangan, tetapi juga cara ia mengelola dokumen administratif sebagai TKSK. Pencapaian ini menegaskan komitmennya dalam menjalankan tugas sosial yang diamanatkan oleh undang-undang.
Perjalanan politik Zamad Lauma tidaklah mudah, dua kali mengikuti pemilihan umum adalah bukti bahwa ia sudah merasakan pahit dan manisnya persaingan politik. Pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024, Om Dul melenggang mulus dengan perolehan suara yang fantastis, yakni 1.209 suara—sebuah pencapaian luar biasa untuk pendatang baru di DPRD.
Karir Om Dul di dunia politik juga sangat baik. Ia telah berkiprah di PDI Perjuangan selama lebih dari 30 tahun dan telah mengikuti berbagai pendidikan serta pelatihan di partai tersebut. Ia juga tercatat sebagai Guru Kader Madia di PDI Perjuangan, menunjukkan pengalamannya di bidang ini.
Namun, di tengah semua prestasi ini, banyak kritik yang datang, terutama terkait kesamaan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) di ijazahnya. Banyak yang mempertanyakan keabsahan pendidikan yang diperoleh, padahal kesalahan NIM bukanlah kesalahan individu. Ini adalah masalah administratif yang seharusnya ditangani oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut.
Di balik kritik tersebut, penting untuk bertanya tentang motivasi orang-orang yang menyerang Om Dul. Dalam politik, ketika seseorang mulai berhasil, sering kali muncul upaya untuk menjatuhkannya. Saat Om Dul mulai mendapatkan pengakuan atas kerja keras dan dedikasinya, tidak mengherankan jika ada yang merasa terancam. Serangan terhadap reputasi seseorang sering kali didorong oleh rasa iri, bukan keinginan untuk mencari kebenaran.
Masyarakat perlu menyikapi serangan yang tidak berdasarkan fakta ini dengan bijak. Kita harus bisa membedakan antara kritik yang membangun dan serangan yang hanya bertujuan merusak. Masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang tidak hanya jujur, tetapi juga bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Kita perlu mendukung pemimpin seperti Om Dul yang berkomitmen untuk melayani tanpa terpengaruh oleh rumor yang tidak berdasar.
Dalam dunia politik, saling menghormati dan terbuka untuk berdialog sangatlah penting. Alih-alih menciptakan ketegangan melalui serangan pribadi, kita seharusnya mendorong komunikasi yang baik antara pemimpin dan masyarakat. Om Dul telah menunjukkan kepemimpinannya melalui berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia bukan hanya wakil rakyat, tetapi juga sosok yang peduli dengan kesejahteraan warganya.
Pencapaian Om Dul di bidang kesejahteraan sosial juga menunjukkan betapa pentingnya peran TKSK dalam membantu masyarakat. Banyak masyarakat di Sulawesi Utara yang mendapatkan perhatian dari Koordinator Provinsi melalui Program Sosial TKSK.
Share :
