Scroll ke bawah untuk membaca
   
Kabupaten Gorontalo

Pemkab Gorontalo Belum Putuskan Nasib Kades Motilango, Masih Kaji Regulasi

70
×

Pemkab Gorontalo Belum Putuskan Nasib Kades Motilango, Masih Kaji Regulasi

Sebarkan artikel ini
Asisten I Setda Kabupaten Gorontalo, Rahmat Dony Lahatie.
 

GOSULUT.ID – Status Kepala Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, yang saat ini masih nonaktif, masih dalam tahap kajian Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Pemkab Gorontalo sedang mengkaji kelanjutan status kades tersebut, karena Surat Keputusan (SK) penonaktifannya akan berakhir pada Desember 2026.

Scroll untuk lanjut membaca
Advertisement

Penjelasan itu disampaikan Asisten I Pemkab Gorontalo, Rahmat Dony Lahatie, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rabu (18/11/2026) kemarin.

Menurut Dony, penonaktifan selama satu tahun itu adalah salah satu langkah kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam menangani persoalan yang terjadi di Desa Motilango.

 

Seiring akan berakhirnya masa penonaktifan, Pemda kini sedang melakukan kajian untuk menentukan langkah selanjutnya, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

“Pemerintah daerah sudah menjalankan prosedur terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di Motilango. Salah satu langkah kebijakan yang kita ambil yaitu menonaktifkan yang bersangkutan selama satu tahun,” jelas Dony Lahatie.

Ia menambahkan, salah satu persoalan yang menjadi dasar penonaktifan adalah Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Namun, dari informasi yang diterima Pemda, kewajiban TGR itu sudah diselesaikan oleh kepala desa yang bersangkutan.

“Kalau soal TGR, yang bersangkutan sudah menyelesaikannya. Namun, terhadap persoalan-persoalan lain yang terungkap, semuanya akan kami kaji kembali,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Pemda belum mengambil keputusan soal pengaktifan kembali kades tersebut. Semua aspek, termasuk persoalan yang disampaikan masyarakat dalam RDP, akan jadi bahan pertimbangan.

Kajian itu dilakukan agar keputusan yang diambil ke depan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Yang saat ini sedang dilakukan pemerintah daerah adalah kajian, apakah yang bersangkutan akan dilanjutkan atau tidak. Itu yang sedang kami pelajari berdasarkan regulasi yang berlaku,” pungkas Asisten I Setda Kabupaten Gorontalo itu.

Share :