Scroll ke bawah untuk membaca
Legislatif

Jalani Reses Tidak Lupakan Fungsi Pengawasan, Komisi III Tinjau Abrasi Sungai di Bongohulawa

39
×

Jalani Reses Tidak Lupakan Fungsi Pengawasan, Komisi III Tinjau Abrasi Sungai di Bongohulawa

Sebarkan artikel ini

GOSULUT.ID – Tidak hanya fokus menjalankan agenda reses saat ini , anggota DPRD Provinsi Gorontalo tetap tidak melupakan fungsi pengawasan terhadap berbagai pelaksanaan program pembangunan.

Legislator yang tergabung dalam Komisi III bidang Perencanaan dan Pembangunan membagi waktunya dengan melakukan kunjungan monitoring di Kabupaten Gorontalo tepatnya di daerah irigasi Huludu, di Kelurahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Sabtu (07/11/2026).

Scroll untuk lanjut membaca
Advertisement

Kunjungan ini dalam rangka melihat langsung kondisi aliran sungai dan dampak abrasi yang mengancam pemukiman warga, dimana komisi tersebut menemukan sejumlah rumah warga yang membutuhkan penanganan serius melalui pembangunan tanggul atau pemasangan bronjong guna menahan derasnya aliran air, terutama ketika musim penghujan.

Espin Tulie selaku Ketua Komisi III menerangkan, berdasarkan informasi dari pihak kelurahan, terdapat sekitar 450 meter wilayah yang membutuhkan penanganan tanggul.

“Panjang tersebut tersebar di tiga titik, masing-masing sekitar 150 meter, termasuk kawasan Lingkungan III dan bagian belakang Kantor Kelurahan Bongohulawa, tapi dari total kebutuhan penanganan yang direncanakan pada tahun anggaran berjalan baru sekitar 80 meter,” terangnya.

Ia menilai hal ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat dampak abrasi sudah dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Bahkan, beberapa bagian rumah warga mengalami kerusakan cukup parah, seperti septic tank dan dapur yang telah ambruk akibat terkikis aliran air sungai,” sambungnya.

Dikatakan, pembangunan tanggul permanen maupun pemasangan bronjong menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi rumah dan keselamatan masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai.

Ditegaskan, Komisi III akan meminta penjelasan dan kepastian kepada pihak balai terkait mengenai jadwal penganggaran serta pelaksanaan pekerjaan penanganan daerah irigasi tersebut.

“Kami juga mendorong agar penanganan tidak hanya dilakukan secara terbatas, tetapi dapat dimaksimalkan sesuai kebutuhan di lapangan. Apabila belum memungkinkan diselesaikan dalam satu tahun anggaran, maka opsi pelaksanaan secara multiyears perlu dipertimbangkan,” terang Espin.

Share : Â