GOSULUT.ID — Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah pertanian di Provinsi Gorontalo menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo. Dampak kekeringan dinilai berpotensi memicu gagal panen dan meningkatkan risiko kerawanan pangan di masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, Selasa (6/10/2026), menekankan pemerintah daerah melakukan langkah antisipasi melalui pengalokasian program dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
Ditegaskan, intervensi pemerintah perlu diarahkan kepada daerah-daerah pertanian yang terdampak kekeringan, terutama wilayah yang petaninya mengalami gagal panen akibat kondisi cuaca saat ini.
“Rawan pangan itu harus menyasar semua daerah-daerah pertanian yang mengalami kekeringan. Dengan kondisi sekarang ini, tentu kita melihat masyarakat banyak yang gagal panen. Kalau boleh, pemerintah melakukan intervensi,” ujarnya
Ia mengatakan, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena dampak kekeringan diperkirakan masih dapat berlanjut hingga awal tahun mendatang. Karena itu, pemerintah diminta tidak menunggu sampai persoalan pangan semakin besar.
Mikson mendorong agar dalam perencanaan APBD 2027, pemerintah menyiapkan dukungan bagi petani, terutama dalam penyediaan benih sebagai langkah pemulihan setelah mengalami gagal panen.
“Jauh-jauh hari, dengan melihat kondisi sekarang dan kemungkinan akan berlanjut sampai awal tahun, dari sekarang kita mesti merencanakan atau mengantisipasi. Persediaan benih perlu ditambah, karena apa yang mereka tanam kemarin banyak yang gagal, sehingga harus diganti,” jelasnya.
Selain benih, menurut aleg NasDem itu, intervensi pemerintah juga perlu menyentuh kebutuhan pertanian lainnya, termasuk pupuk. Bantuan tersebut dinilai penting agar petani yang terdampak gagal panen dapat kembali melakukan aktivitas produksi.
Ia memperkirakan dampak kekeringan terhadap sektor pertanian cukup besar. Bahkan, berdasarkan kondisi di lapangan, Mikson memperkirakan sekitar 70 hingga 80 persen petani berpotensi mengalami gagal panen akibat kondisi cuaca saat ini.
“Sebagian besar saya yakin sekitar 70 sampai 80 persen banyak petani yang gagal panen dengan kondisi cuaca saat ini. Pupuk juga begitu, semua yang terkait dengan pertanian perlu diperhatikan,” katanya.
Karena itu, ia mendorong agar program penanganan rawan pangan dalam APBD 2027 benar-benar menyasar wilayah yang mengalami kekeringan dan gagal panen. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketahanan pangan sekaligus meringankan beban petani yang terdampak.
“Intervensi terkait rawan pangan harus menyasar daerah-daerah yang mengalami gagal panen,” pungkas mikson
