Scroll ke bawah untuk membaca
Kabupaten Gorontalo

Pemkab Gorontalo Gandeng Taspen, 9 Ribu ASN-PPPK Diharapkan Terlindungi

116
×

Pemkab Gorontalo Gandeng Taspen, 9 Ribu ASN-PPPK Diharapkan Terlindungi

Sebarkan artikel ini

GOSULUT.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggandeng PT Taspen untuk memperkuat jaminan perlindungan bagi aparatur.

Hal itu ditandai dengan Sosialisasi Produk Taspen Save dan Taspen Group Personal Accident (TGP) yang dibuka langsung oleh Bupati Gorontalo H. Sofyan Puhi di Ruang Potombango BKPSDM Kabupaten Gorontalo, Selasa (14/7/2026).

Scroll untuk lanjut membaca
Advertisement

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan santunan klaim personal Accident dari PT Taspen sebesar Rp60 juta kepada ahli waris pegawai. Santunan diserahkan langsung oleh Bupati Sofyan kepada keluarga penerima.

Bupati Sofyan menegaskan perlindungan dari Taspen adalah bentuk kehadiran negara untuk aparatur yang telah mengabdikan waktu dan tenaganya.

“Waktu ASN sudah banyak diambil negara. Hak politik terbatas, waktu bersama keluarga juga terbatas. Karena itu negara wajib hadir memberikan perlindungan penuh. Peran Taspen sangat penting di sini,” ujar Bupati Sofyan.

Ia menekankan program ini harus mencakup seluruh ASN dan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.

“Potensi kepesertaan di Kabupaten Gorontalo sangat besar. Ada sekitar 5.000 ASN, 1.000 PPPK full time, dan 3.000 PPPK part time. Semua harus masuk dalam sistem perlindungan ini,” tegasnya.

Bupati Sofyan mengapresiasi PT Taspen. Dengan adanya kepastian perlindungan, ASN dan PPPK diharapkan lebih tenang dalam menjalankan tugas pengabdian untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Gorontalo, Juffry Damima mengatakan sosialisasi ini untuk memberi pemahaman kepada pengelola kepegawaian di tiap OPD, sebagai tindak lanjut MoU bersama Taspen.

Agar informasi lebih mudah diakses, BKPSDM menyediakan ruang desk konsultasi petugas Taspen di lokasi. Dengan begitu ASN dan PPPK bisa langsung bertanya soal produk tabungan dan perlindungan.

“Kami berharap peserta mengikuti dengan baik agar manfaatnya nyata bagi pengelolaan kepegawaian daerah,” ucap Juffry. (Adv)

Share :  
error: Content is protected !!