GOSULUT.ID – Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo SL mengaku merasa dizalimi setelah dinonaktifkan dari jabatannya.
Ia dengan tegas membantah tuduhan menerima gratifikasi dari kontraktor terkait proyek yang tengah berjalan atau masih dalam proses saat ini.
Surat penonaktifan dari BKPSDM Kabupaten Gorontalo telah diterimanya. Menurut SL, keputusan itu didasarkan pada laporan yang menurutnya tidak berdasar dan telah mencoreng nama baik dirinya serta keluarga.
“Pelapor harus membuktikan laporannya, karena ini sudah mencederai nama baik saya dan keluarga,” ujar SL kepada Gosulut.id, Sabtu (30/5/2026).
“Silakan buktikan di mana saya meminta uang kepada kontraktor, berapa jumlahnya, dan untuk pekerjaan proyek apa?” sambungnya.
Ia merinci dua proyek pengadaan langsung yang saat ini dikerjakan. Pertama, proyek di Telaga, Jalan Roki Katili, Desa Hulawa dengan nilai Rp400 juta. Kedua, proyek di Hutuo senilai Rp90 juta.
“Proyek yang sedang berjalan saat ini adalah pengadaan langsung di Telaga, Jalan Roki Katili, Desa Hulawa, Rp400 juta, dan di Hutuo Rp90 juta. Seluruh pekerjaan tersebut sudah saya laporkan kepada Bupati Gorontalo, Wakil Bupati, serta Kepala Dinas. Jadi proyek mana yang saya terima gratifikasinya?” ujarnya.
SL menegaskan proses penonaktifan sudah berjalan di BKPSDM. Ia meminta pelapor membuktikan tuduhannya, mengingat persoalan ini telah menyangkut kehormatan keluarga.
“Ini bukan sekadar soal jabatan, tetapi sudah menyangkut nama baik kami sekeluarga,” tegasnya.
Ketika ditanya apakah dirinya akan melaporkan hal tersebut sebagai pencemaran nama baik, SL menjawab menunggu waktu yang tepat.
“Kita lihat kedepan, saya tidak main-main ini sudah menyangkut nama baik,” tandasnya.
