GOSULUT.ID – Ketua Lembaga Analisis dan Monitoring Produk Hukum (AMPUH) Provinsi Gorontalo, Fanly Katili, S.Pd., S.H., meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menulusuri pekerjaan proyek Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) milik BWS Sulawesi II Gorontalo.
Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Bumi Artha Rekaperdana berbanderol Rp13.091.814.000, tersebar di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara dan Bone Bolango.
Pekerjaan proyek ini untuk kepentingan masyarakat Gorontalo, harusnya mendapat pengawasan yang ketat dari APH dan Lembaga Legislatif Provinsi Gorontalo serta pihak BWS Sulawesi II Gorontalo selaku penanggungjawab proyek tersebut.
“Namun sangat memprihatinkan lagi, sebuah pernyataan dari Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli yang mengeluhkan sikap BWS yang engan memberikan lokasi proyek, bahkan terkesan kurang direspons dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek APBN tersebut. Ini-kan lucu,” ucap Fanly kepada Gosulut.id, Senin (26/01/2026).
Menurut dia, seharusnya pihak BWS lebih transparan lagi terkait seluruh pekerjaan proyek di Provinsi Gorontalo. Jangan ditutup-tutupi, sebab semua pekerjaan ini untuk kepentingan masyarakat di daerah.
“Harusnya pihak lembaga legislatif Provinsi Gorontalo lebih tegas lagi terkait pekerjaan proyek pemerintah pusat di daerah melalui BWS,” katanya.
Untuk itu, ia berharap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meninjau langsung proyek Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Provinsi Gorontalo yang dikerjakan oleh PT Bumi Artha Rekaperdana dengan nilai cukup fantastis.
“Karena semua pekerjaan proyek BWS di Provinsi Gorontalo tidak terawasi dengan baik. Diduga banyak pekerjaan tak sesuai dengan harapan kita semua. BPK jangan tutup mata, ” harap Fanly.
Sementara itu, PPK Proyek JIAT Gorontalo, Romi Manoppo saat hendak ditemui di Kantor BWS Sulawesi II Gorontalo untuk dimintai tanggapan, melalui Humas, enggan memberikan jawaban.
