GOSULUT.ID – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo yang menangani persoalan tata kelola sawit ternyata tidak main-main alis serius, setelah 11 September lalu melaksanakan zoom meeting bersama sejumlah Pemerintah Daerah bersama KPK RI, maka hal ini ditindaklanjuti dengan kehadiran lembaga anti rasuah selama beberapa hari mulai tanggal 10 November.
“Keseriusan KPK terlihat dari rencana KPK akan berada di Gorontalo selama beberapa hari yang dimulai tanggal 10 November 2025 dalam rangka menelisik permasalahan Perkebunan Sawit pasca KPK mengambil alih dari Panitia Khusus penanganan permasalahan sawit di Gorontalo,” ujar mantan Ketua Pansus Sawit, Umar Karim.
Ia menuturkan, hari pertama KPK di Gorontalo pada tanggal 10 November 2025 diawali dengan pertemuan KPK dengan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang direncanakan digelar di Kantor DPRD pada Pukul 08.30.
“Pertemuan tersebut sesuai surat KPK yang ditujukan kepada DPRD melalui surat No. B/709/KSP/00/70-75/10/2025 teranggal 24 Oktober 2025,” ujarnya.
Di sampaing itu akan menggelar pertemuan dengan Gubernur dan para Bupati yang daerahnya memiliki perkebunan sawit.
“KPK juga akan melakukan peninjauan secara langsung perkebunan sawit yang ada di Gorontalo,” sambungnya.
Menurut legislator dari Partai Nasdem itu, penyelesaian tata kelola sawit oleh KPK adalah sebagai momen penting.
“Karena selama KPK terbentuk sejak tahun 2002 nanti kali ini KPK secara langsung menyelesaikan permsalahan yang ada di Gorontalo sebab biasanya untuk Gorontalo KPK hanya melakukan pemantaun atau supervisi,” kata dia.
Ia berharap dengan ditanganinya permasalahan tata kelola sawit oleh KPK, permsalahan yang telah berlangsung belasan tahun dan telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat itu akan tuntas penanganannya.
