GOSULUT.ID – Kebijakan pemberian beasiswa pendidikan specialis bagi dokter oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu dievaluasi karena dinilai diskriminatif.
“Hal ini perlu evaluasi kembali karena yang mendapat beasiswa ini hanya mereka para dokter yang bertugas di RS Ainun Habibie,” ujar anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Sri Darsianti Tuna saat sudah paripurna ke 32 yang juga dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Senin (13/07/2025).
Ia juga mendapat informasi bahwa peserta beasiswa bidang spesialis (BBS) tidak bisa melanjutkan studi karena terbentur aturan administrasi, dinyatakan tidak memenuhi syarat karena bukan pegawai RS Ainun Habibie.
“Tapi lucunya jika dokter non ASN itu bisa mendapatkan fasilitas beasiswa dari pemprov padahal menurut kami seharusnya selama dokter itu status KTP gorontalo wajib di bantu oleh pemprov tanpa melihat status kepegawaian mereka , dan bukan mengkhususkan dokter ASN di Rs ainun, oleh karenanya kami mengharapkan pertimbangan dan evaluasi kembali dari bapak gubernur terkait kebijakan bantuan studi utk para dokter,” jelasnya
Darsianti juga menyoroti jumlah beasiswa S1 yang saat ini diterima oleh mahasiswa dibandingkan dengan pada beberapa tahun lalu. Ia menganggap jumlah tersebut tidak akan maksimal untuk membantu mahasiswa menjadi dokter.
“Sebagaimana penyampaian pak gubernur bahwa akan memberikan beasiswa khususnya bagi dokter yang tidak mampu mengingat masih minimnya tenaga dokter di puskesmas-puskesmas. Beasiswa ini bagi mahasiswa kedokteran baik S1, S2 dan S3, dimana S1 mendapat Rp 2,5 juta, jumlah ini tidaklah cukup untuk menjadi dokter. Harapan saya bisa seperti saat tahun 2015, jumlahnya bisa mencapai Rp 40 hingga 45 juta. Agar bantuan itu maksimal sebaiknya difokuskan bagi mahasiswa yang tidak mampu,” tandas Srikandi PPP ini.
