GOSULUT.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Badan Anggaran (Banggar) dalam rangka membahas KUA-PPAS APBD induk tahun 2026 pada rapat kerja yang dilaksanakan, Selasa (05/08/2025).
Ketua Komisi IV, Moh Iqbal Alaydrus menuturkan bahwa seluruh urusan pemerintahan OPD yang menjadi mitra komisi IV merupakan urusan yang setiap saat bersentuhan dengan kebutuhan wajib dan mendesak bagi masyarakat, seperti Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Kebencanaan, dan lain-lain.
“Sehingga seluruh usulan mitra komisi IV menjadi sangat penting untuk mendapat perhatian dari Badan Anggaran untuk disetujui, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran,” ungkapnya.
Kemudian kata aleg Gerindra tersebut, dalam ruang efisiensi anggaran saat ini Banggar perlu melakukan kerja ekstra untuk bersama – sama TAPD.
“Yakni melakukan perhitungan yang cermat dalam memastikan terciptanya perimbangan pembiayaan antara belanja pegawai dan belanja program, menentukan skala perioritas program dan memastikan seluruh program sebagaimana dimaksud dapat terealisasi dengan baik serta memiliki dampak positif terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya
Lanjutnya kembali, bahwa dalam pembahasan dengan TAPD Badan Anggaran juga perlu memastikan agar seluruh program dan anggaran dalam APBD tahun 2026 nanti betul – betul disandarkan pada kebutuhan rakyat.
“Bukan pada titipan kepentingan orang atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Selanjutnya beber Iqbal, untuk dapat membaca kebijakan anggaran secara Makro dilintas OPD Komisi IV tetap mendorong penguatan kewenangan yang seluas luasnya kepada Badan Anggaran untuk dapat melakukan pendalam secara strategis, taktis dan politis untuk memaksimalkan fungsi budgeting DPRD.
“Serta pengawalan dan perjuangan secara langsung apa yang menjadi saran dan masukan ini juga telah dimintakan secara khusus kepada anggota Badan Anggaran yang homebasenya pada komisi IV,” tandasnya.
