GOSULUT.ID – Bulan Ramadhan tidak menyurutkan komitmen Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo meningkatkan fungsi pengawasan terhadap berbagai kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah, bahkan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sejak akhir tahun 2025 hingga saat ini menjadi perhatian serius seperti pekerjaan Daerah Irigasi (DI) dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang tersebar di kabupaten-kabupaten.
Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) II sebagai perpanjangan Kementerian PU yang ada didaerah tidak luput mendapat sorotan tajam, sejumlah legislator pada rapat kerja, Senin (24/02/2026) angkat suara dan mempertanyakan pekerjaan yang di sampaikan tuntas tapi banyak yang berdasarkan temuan di lapangan dan laporan masyarakat bertolak belakang dari hasil yang diharapkan.
“Mohon maaf, kami ini tidak mau mencari-cari kesalahan dari bapak dan ibu tapi berdasarkan temuan dan kunjungan kami di lapangan. Contohnya, saya ini aleg dari dapil bone bolango tahu persis dengan pekerjaan dengan yang di tingkohubu dan duano, saya ini punya fotonya,” Ujar aleg PPP, Faizal Hulukati.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi III, Anas Jusuf yang menyentil pekerjaan JIAT yang ada di Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara.
“Katanya sudah tuntas tapi beberapa titik kami ragukan belum selesai seperti di Atinggola, bila begitu kami minta data-data termasuk yang ini akan kami kroscek kembali di lapangan, “kata mantan Bupati Boalemo itu dengan nada tegas.
Aleg lainnya, Syarifudin Bano menambahkan, bahwa komisi III tanggal 8 februari berkunjung ke lokasi tersebut dan didapati masih ada pelaksanaan pekerjaan.
“Kami juga melihat dari dekat yang ada disana (Atinggola) . Kalau disampaikan bahwa seluruh pekerjaan sudah selesai, nah bagaimana mekanisme pencairan sementara pekerjaan belum selesai gedungnya juga kami lihat belum selesai, “ujarnya.
Ketua Komisi III, Espin Tulie juga menyampaikan kondisi pekerjaan di Atinggola dan Tingkohubu hampir sama sambil menambahkan beberapa titik lainnya di Kabupaten Gorontalo.
“Tingkohubu dan Atinggola sama, kami datang lalu baru pada pengeboran bahkan bangunannya belum, yang di balahu bangunannya terlihat miring, yang di isimu (Tibawa) katanya sudah selesai tapi masih ada pekerjaan. Sebagaimana tadi disampaikan kami ini bukan dalam rangka mencari kesalahan tapi ini demi kemaslahatan masyarakat karena yang anggaran yang digunakan untuk membangun DI dan JIAT ini adalah uang rakyat. Bahkan kami ingin proyek ini terus berkesinambungan kedepan di provinsi Gorontalo karena ini sangat dibutuhkan oleh para petani. Jadi tolong kedepan kolaborasi dan sinergi sangat diperlukan agar pembangunan bisa tepat sasaran dan manfaat untuk daerah ini, ” Tuturnya.
Ditempat yang sama, politisi senior Sun Biki diakhir rapat angkat bicara bahwa menurutnya BWSS merupakan pihak yang menerima beban pekerjaan dari pemerintah pusat.
“Bukan balai atau bapak yang rencanakan sehingga tidak berkesesuaian. Saya bicara dengan gubernur terkait hal ini, perlu ada koreksi besar dari atas ke bawah terhadap proyek seperti ini, bahkan ada yang lokasinya justru di daerah perkebunan, ini perlu kita bicarakan lagi sampai ke tingkat atas.
Sementara itu, Kasatker PJPA pada BWSS II, Shafur Bachtiar bahwa pekerjaan JIAT sudah 100 persen tinggal menyisakan satu titik yakni yang berada di Desa Duano karena persoalan lahan.
“Saya tidak menutupi bahwa yang di bone bolango itu mungkin ada kelalaian dari PPK dan alhamdulillah itu sudah selesai. Terkait data yang diminta saya akan rekomendasikan ke pimpinan nanti akan kami sampaikan kembali. Terkait JIAT sudah beberapa kali dirapatkan, saya sudah beberapa kali kunjungi yang ada di Boalemo, Pohuwato, Gorut, Bone bolango yang di kabupaten gorontalo mungkin tidak semua titik tapi ada beberapa nanti coba saya perbaiki bila ada kesalahan, ” Jelasnya.
