GOSULUT.ID – Ketua DPP Gorontalo Elang Tiga Hambalang Taufik Buhungo mengecam keras tindakan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Mikson Yapanto yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di wilayah pertambangan rakyat di Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, baru-baru ini.
Menurut Taufik, sikap Mikson Yapanto melakukan sidak tersebut tidak etis. Sebab kehadirannya di lokasi pertambangan itu seharusnya mencarikan solusi atas persoalan tambang di Bone Bolango yang selama ini tak kunjung selesai, bukan sebaliknya.
“Sidak Mikson cacat prosedur, tidak berdasarkan rekomendasi. Dia (Mikson) sidak atas nama pribadi, karena ada pernyataan dari DPRD (Provinsi Gorontalo) bahwa tidak ada rekomendasi terhadapnya untuk turun melakukan sidak,” ucap Taufik kepada Gosulut.id, Senin (01/12/2025).
Selain itu, kata dia, sidak yang dilakukan oleh Mikson juga tanpa melibatkan dinas terkait dan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Dia (Mikson Yapanto) seolah-olah mengambil tugas APH untuk melakukan sidak. Minimal berkoordinasi dengan dinas terkait atau membawa rekomendasi dari DPRD secara kelembagaan atau melibatkan APH untuk turun mengamankan,” kata Ketua DPP Gorontalo Elang Tiga Hambalang itu.
Taufik Buhungo juga menyoroti pernyataan Mikson Yapanto yang menyebut lingkungan dapat tercemar akibat aktivitas para penambang.
“Harusnya Mikson Yapanto ketika melihat hal tersebut, turun bersama melibatkan dinas terkait. Kemudian disertai rekomendasi dari DPRD,” imbuhnya.
Disamping itu, mereka juga telah membentuk tim untuk pengurusan IPR/WPR. Hanya saja hingga saat ini terkendala dengan prosesnya yang cuku lama.
“Mereka kesulitan, maka ini menjadi penghambat (terbitnya) IPR/WPR. Nah ini harusnya bisa dilihat oleh Mikson Yapanto secara objektif. Kami Elang Tiga Hambalang juga akan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Provinsi untuk membantu mempercepat pengurusannya,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, bahwa DPRD Provinsi Gorontalo harus mengambil sikap terhadap anggotanya yang melakukan sidak tanpa berdasarkan rekomendasi yakni BK melakukan sidang kode etik atau sebagainya, karena sudah menyalahi Tatib DPRD
Taufik pun meminta kepada Kapolda Gorontalo untuk lebih bijaksana dalam mengambil sikap dalam persoalan ini, demi terjaganya stabilitas keamanan di Gorontalo.
“Jangan sampai ini dibiarkan, konfilknya akan lama dan terjadi instabilitas di daerah. Kami berharap pak Kapolda melihat persoalan ini secara bijaksana dan objektif,” tandasnya.
