GOSULUT.ID – Pemerintah pusat menahan sementara anggaran untuk proyek infrastruktur, termasuk irigasi Randangan, yang berdampak pada berbagai wilayah. Salah satu dampaknya terasa di sebuah desa yang sejak 2017 hingga 2025 terus mengalami luapan air sungai setiap musim hujan akibat sedimentasi tebal dan ketiadaan tanggul.
Kondisi ini sebelumnya sudah mendapat perhatian dari Balai Wilayah Sungai (BWSS) Sulawesi II, yang pernah mengunjungi lokasi setelah diminta Mikson Yapanto yang saat itu masih menjadi staf ahli Rachmat Gobel. Namun, dengan adanya pengurangan anggaran, proyek ini terancam tertunda lebih lama.
Tidak berhenti sampai disitu, kendala ini tetap menjadi perhatiannya dan menjadi fokus agendanya untuk diperjuangkan di DPRD Provinsi Gorontalo apalagi saat ini ia menjadi Ketua Komisi 2
Sebagai tindak lanjutnya Komisi II bersama komisi III DPRD melakukan kunjungan ke Komisi V DPR RI untuk mendorong agar anggaran tersebut dikembalikan.
“Kami berharap dengan kedatangan kami, hal ini bisa menjadi catatan penting bagi Komisi V DPR RI. Sebab, bukan hanya desa kami, tetapi hampir semua infrastruktur terdampak pengurangan anggaran tapi meski begitu tetap kita perjuangkan Diantaranya melalui komisi V DPR RI,” ungkapnya.
Menurutnya, pengurangan anggaran yang dilakukan, sebagai bagian dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat dinilai berisiko terhadap keberlanjutan proyek irigasi Randangan.
“Masyarakat pun berharap agar pemerintah segera mengalokasikan kembali anggaran yang ditahan demi kelancaran pembangunan infrastruktur vital ini,” pinta mikson.
