GOSULUT.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo belum menemukan titik temu dalam persoalan penetapan rumah peninggalan keluarga almarhum Achmad Hiola di Kecamatan Telaga Biru sebagai cagar budaya.

Karena itu, Komisi I mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan pada pekan depan untuk kembali mempertemukan pihak-pihak terkait.
RDP pertama digelar pada Senin (16/11/2026) dan dipimpin langsung Ketua Komisi I, Rivon Kadir UI. Rapat tersebut menghadirkan perwakilan ahli waris, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta sejumlah anggota Komisi I dan OPD terkait lainnya.
Dalam RDP itu, perwakilan ahli waris, Ichsan Naway menyampaikan keberatan atas proses penetapan tersebut. Ia menilai kajian yang dilakukan cacat prosedur karena tidak melibatkan seluruh ahli waris.
Ichsan menegaskan, rumah tersebut hingga kini belum pernah dibagi dan masih menjadi hak bersama seluruh keluarga. Almarhum Achmad Hiola memiliki tujuh orang anak yang seluruhnya telah meninggal dunia, sehingga hak atas rumah itu kini berada pada generasi berikutnya yang tersebar di Jakarta, Makassar, Kendari, dan Manado.
Menurut Ichsan, tidak semua ahli waris mendapatkan informasi maupun dilibatkan. Bahkan sebagian keluarga menyatakan keberatan terhadap keputusan yang telah diambil.
“Rumah ini masih milik seluruh ahli waris karena belum dibagi. Seharusnya dalam proses pengkajian, semua ahli waris dilibatkan dan dimintai persetujuan,” ungkap Ichsan.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya Pasal 29 dan 31, sebagai dasar keberatannya. Ia juga mengaku telah melayangkan somasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), namun belum ada penyelesaian.
Ichsan meminta agar pemerintah daerah membuka kembali dokumen dan proses kajian penetapan tersebut. Ia menegaskan, keberatannya bukan menolak nilai sejarah rumah itu, melainkan mempertanyakan prosedur dan komunikasi dengan seluruh ahli waris.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I, Rivon Kadir UI mengatakan Komisi I akan menindaklanjuti dengan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memeriksa seluruh dokumen yang berkaitan dengan hasil kajian TACB dan proses penetapan.
“Untuk persoalan penetapan cagar budaya ini, belum ada titik temu. Kami masih akan melakukan tindak lanjut, kemungkinan minggu depan dengan kembali mengundang pihak-pihak terkait,” ujar Rivon.
Rivon menjelaskan, rumah tersebut memiliki nilai historis yang menjadi pertimbangan penetapan, karena memiliki kaitan sejarah dengan kunjungan Presiden Soeharto.
Ia menekankan, penetapan itu perlu dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai sejarah bangunan, bukan sebagai pengambilalihan kepemilikan oleh pemerintah daerah. Ia memastikan rumah tersebut belum tercatat sebagai aset daerah.
Meski demikian, Rivon mengakui adanya keberatan dari sebagian ahli waris yang merasa tidak dilibatkan. Komisi I pun akan mendalami dokumen yang ada, termasuk kemungkinan adanya ahli waris dari generasi sebelumnya yang telah memberikan persetujuan.
“Yang pasti, kami akan melihat seluruh dokumen yang ada. Kita ingin mengetahui bagaimana proses penetapan ini dilakukan, termasuk keterlibatan ahli waris pada saat itu,” jelasnya.
Rivon juga mengungkapkan, proses pengajuan rumah tersebut sebagai cagar budaya telah berlangsung sejak Kabupaten Gorontalo masih berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Sementara pemasangan papan penanda cagar budaya di lokasi baru dilakukan pada 2026.
Melalui RDP lanjutan pekan depan, Komisi I berharap persoalan ini bisa menemukan kejelasan, baik dari sisi prosedur, dokumen kajian, maupun keterlibatan seluruh ahli waris.


 

















