GOSULUT.ID – Dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Samaun Pulubuhu–Bolihuangga, Kabupaten Gorontalo, merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp1,1 miliar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo pun resmi menahan Jd alias Jam, Direktur CV Kifaz Pratama Jaya.
Penahanan itu dilakukan setelah Jd sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara proyek tahun anggaran 2021 dan 2022 tersebut.
Sebelum ditahan, Jd terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh penyidik dengan didampingi tim penasihat hukumnya.
Proyek jalan tersebut berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gorontalo. Nilai kontraknya mencapai lebih dari Rp9,3 miliar.
Namun dalam pelaksanaannya, pekerjaan proyek itu diduga tidak dikerjakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah disepakati. Tersangka selaku direktur perusahaan juga diduga tidak menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas sesuai perjanjian kontrak.
Akibatnya, kontrak proyek tersebut berakhir dengan pemutusan. Jalan yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat, akhirnya tidak selesai sesuai tujuan awal.
Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik menemukan fakta lain yang cukup mengejutkan. CV Kifaz Pratama Jaya diduga merupakan perusahaan yang dipinjam oleh pejabat pada saat itu.
Peminjaman perusahaan itu diduga dilakukan melalui Ns selaku direktur cabang. Ns sendiri sebelumnya sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek peningkatan ruas jalan yang lain.
Tak berhenti di situ, penyidik Ditreskrimsus juga masih terus mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam proyek Jalan Samaun Pulubuhu–Bolihuangga ini. Artinya, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam perkembangan berikutnya.
Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp1,1 miliar.
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 603 dan atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara.
Di bawah kepemimpinan Dirreskrimsus Polda Gorontalo, Kombes Pol Maruly Pardede, Ditreskrimsus berkomitmen untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi demi menyelamatkan keuangan negara, serta mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan transparan sesuai dengan komitmen polisi bersama masyarakat.
