Scroll ke bawah untuk membaca
Hukrim

Kemenkum Gorontalo Jalin Kerja Sama dengan Fakultas Ilmu Sosial UNG: Perkuat Kebijakan Hukum Daerah

50
×

Kemenkum Gorontalo Jalin Kerja Sama dengan Fakultas Ilmu Sosial UNG: Perkuat Kebijakan Hukum Daerah

Sebarkan artikel ini

GOSULUT.ID – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo menjalin kerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kebijakan di Bidang Hukum, Rabu (11/11). Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan kebijakan hukum yang berkualitas di Provinsi Gorontalo.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo Dr. Rahmat Feri Pontoh, bersama Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo Dr. Drs. Zuchri Abdussamad. Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo Raymond J. H. Takasenseran, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dr. Candrafriandi Achmad.

Scroll untuk lanjut membaca
Advertisement

Kerja sama ini diarahkan untuk membangun kolaborasi dalam peningkatan kualitas kebijakan di bidang hukum melalui pemanfaatan sumber daya dan kapasitas masing-masing pihak. Perguruan tinggi memiliki peran penting melalui dukungan keilmuan, tenaga akademisi, penelitian, serta pengembangan kajian yang dapat menjadi landasan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kakanwil Raymond J. H. Takasenseran menyambut baik terjalinnya kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi perlu terus diperkuat karena pembangunan hukum membutuhkan dukungan kajian akademis serta rekomendasi yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

 

Melalui kerja sama ini, kedua pihak diharapkan dapat mengembangkan berbagai bentuk kolaborasi, khususnya dalam pengkajian kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kualitas pembangunan hukum di daerah. Kerja sama tersebut juga diharapkan menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara unsur pemerintahan dan akademisi.

Share :