GOSULUT ID – Pansus Sawit DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat kerja bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Gorontalo dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Senin (21/07/2025).
Raker tersebut dalam rangka meminta pandangan, pendapat dan masukan atas temuan- temuan di lapangan yang diperoleh pansus terkait tata kelola sawit di provinsi gorontalo.
Ketua Pansus, Umar Karim kepada wartawan menyampaikan bahwa pihaknya merasa kaget terhadap penjelasan khususnya dari BPKP yang ternyata telah menerbitkan rekomendasi kepada kepala daerah tapi hingga sekarang tidak ditindaklanjuti.
“Kami kaget, ternyata data mereka (BPKP) sangat lengkap bahkan beberapa kali rekomendasi kepada gubernur dan bupati di beberapa kabupaten, agar ada pembenahan Tata kelola perkebunan sawit tapi sampai saat ini tidak pernah ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menegaskan pertemuan Pansus bersama BPK RI dan BPKP itu akan berkesinambungan. Pihaknya berencana akan mendatangi dua lembaga tersebut untuk membangun dan menguatkan wacana melakukan audit khusus atau audit investigasi.
“Jadi dalam pembahasan tadi terbuka untuk melakukan audit khusus yakni pemeriksaan secara komprehensif dan menyeluruh tetapi berbasis kerugian keuangan negara karena dari puluhan ribu di data kami itu di Propinsi Gorontalo terdapat 21.000 hektar lahan yang tidak diusahakan. Padahal lahan tersebut sudah diberikan kepada perusahaan,” jelasnya.
Menurutnya, akibat lahan yang tidak diupayakan itu maka ada beberapa potensi yang los seperti pendapatan daerah, pajak, dan pendapatan bagi para petani sehingga berdampak pada perekonomian secara menyeluruh.
“Misalnya, kalau di perusahaan palma grup itu ada sekitar 4.000 hektar, tanah mereka tidak dikerjakan, tidak diusahakan dan tidak ditanami, itu yang menjadi salah satu objek investigasi,” tandas Umar.
