GOSULUT.ID – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalobergerak cepat menindak lanjuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan diantaranya menemui Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail untuk menyampaikan hasil kunjungan dan lobi ke sejumlah kementerian dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (28/1/2026).
Ketua Komisi III Espin Tulie, menyampaikan sejumlah poin penting yang diperoleh selama kunjungan, khususnya terkait percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan penanganan kebencanaan di daerah.
Dikatakan bahwa usulan beberapa ruas jalan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan telah diterima oleh Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Kementerian PU. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Freddy Siagian bersama jajaran Direktorat Bina Marga, dengan Komisi III didampingi Kepala Balai Jalan Provinsi Gorontalo.
“Dalam pertemuan itu disampaikan respons kementerian sangat bergantung pada kelengkapan persyaratan usulan, mulai dari desain, ketersediaan lahan, survei teknis, hingga berita acara. Jika persyaratan tidak lengkap, maka usulan yang sudah diinput dalam aplikasi SITIA bisa otomatis hilang, “ujarnya.
oleh karena itu, ditekankan pentingnya kolaborasi antara Dinas PUPR kabupaten/kota dan provinsi agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi secara maksimal.
Espin juga mengungkapkan, terdapat dua skema percepatan usulan, yakni melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) dan mekanisme diskresi. Namun, anggaran IJD umumnya baru turun pada akhir tahun. Sementara melalui diskresi, dibutuhkan dorongan langsung dari gubernur kepada menteri terkait.
“Dengan adanya resentralisasi fiskal tahun 2026, daerah tidak bisa lagi hanya menunggu. Harus proaktif, bahkan kalau perlu ‘menjemput bola’. Siapa cepat, dia yang dapat,” tegasnya.
Selain Kementerian PU, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo juga melakukan kunjungan ke BNPB dan diterima oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Dra. Andi Eviana, M.Si. Dalam pertemuan tersebut, Komisi III menanyakan tindak lanjut usulan enam paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) dengan total anggaran sebesar Rp47 miliar yang diajukan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui BPBD.
“Masih terdapat empat persyaratan yang belum dilengkapi oleh BPBD Provinsi Gorontalo. Hal inilah yang menyebabkan proses pencairan anggaran rehab-rekon dari pusat menjadi terhambat,” jelas Espin.
Ia menambahkan, kelengkapan dokumen sangat krusial dan membutuhkan koordinasi intensif antara BPBD, Dinas PU, dan BNPB, mengingat muara akhir dari proses ini berada di Kementerian Keuangan.
Dalam diskusi tersebut juga ditegaskan pentingnya kejelasan tahapan kebencanaan, mulai dari pra bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana, agar usulan program dapat diproses dengan baik.
Espin melanjutkan, dari lima kabupaten dan satu kota di Provinsi Gorontalo, daerah yang dipastikan mendapatkan anggaran rehab-rekon tahun 2026 adalah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, serta Pemerintah Provinsi Gorontalo. Meski demikian, koordinasi dengan BNPB tetap harus dilakukan secara berkelanjutan.
Deputi BNPB juga mengingatkan pentingnya penyediaan dana pendamping oleh pemerintah daerah sebagai bentuk keseriusan dan kesiapan dalam menindaklanjuti program kebencanaan. Selain itu, terdapat empat daerah yang mendapatkan bantuan kendaraan operasional berupa mobil rescue dan pick up, yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato.
“Ibu Deputi berharap agar masing-masing BPBD menyiapkan anggaran pemeliharaan kendaraan tersebut,” tandas Espin.
