Warga Liluwo Curhat Soal Bansos dan UMKM ke Meyke Camaru

Warga Liluwo Curhat Soal Bansos dan UMKM ke Meyke Camaru

GOSULUT.ID - Warga Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah meminta kepada anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, SH., MH agar dapat membantu dan memfasilitasi guna memperoleh bantuan NKRI Peduli dan UMKM, Rabu (01/09/2021).

Harapan ini disampaikan  ibu-ibu rumah tangga yang saat ini belum tersentuh bantuan sembako dan juga penjual kue.

"Saya ini susah tapi hingga sekarang belum sekalipun menerima sembako, padahal yang lainnya sudah berulang kali menerima," ujar salah satu ibu rumah tangga kepada anggota Badan Anggaran tersebut.

Ungkapan keluhan warga lainnya adalah bantuan modal usaha bagi mereka yang berdagang kecil-kecilan seperti menjual kue.

Meyke menjelaskan, saat ini berbagai program bantuan dikucurkan kepada masyarakat oleh pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang penyalurannya berbasis data untuk menghindari warga menerima bantuan lebih dari sekali.

"Ada yang namanya PKH, BNPT, BST, ada juga dari pemerintah Provinsi yakni NKRI Peduli. Tapi pemberian bantuan berdasarkan  data (DTKS) dan yang telah menerima bantuan, misalnya BST tidak bisa lagi mendapat NKRI peduli, sehingga warga lainnya bisa turut merasakan," terangnya.

Ia menegaskan akan bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk menyalurkan banyak sosial NKRI peduli dan UMKM khususnya warga yang layak menerima. Saat ini ia telah memiliki data nama-nama warga Liluwo yang akan menerima bantuan NKRI peduli. Meyke juga berharap siapa saja pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal agar dapat menyiapkan persyaratan yang diwajibkan.

"Siapkan KTP, KK, Foto Usaha dan surat keterangan usaha dari kelurahan," sambungnya.

Selain Bansos dan UMKM, masyarakat turut meminta perbaikan jalan Palu yang banyak berlubang, serta kartu BPJS Kesehatan yang diblokir tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

"Soal jalan Palu itu kewenangannya ada di pemerintah kota Gorontalo dan masalah kartu BPJS Kesehatan yang terblokir, Akan dikomunikasikan melalui komisi terkait dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat," tandasnya.