"Terkait Yopin Polutu", Apa Kata Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo?

"Terkait Yopin Polutu", Apa Kata Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo?

GOSULUT.ID - Akhirnya Bawaslu Provinsi Gorontalo menindaklanjuti Laporan Masyarakat masyarakat terkait pernyataan oknum Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPNS) Bawaslu Provinsi Gorontalo Yopin Polutu, Rabu (14/07/2021).

Tentang tudingan Yopin Polutu Oknum Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPNS) yang merasa khawatir akan adanya kepentingan Gubernur dalam penentuan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato untuk memuluskan kepentingan Idah Syahidah dalam pilkada mendatang.

Terkait hal itu, Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Pimpinan yang dihadiri Ketua Jaharuddin Umar, dan Anggota Bawaslu, bersama pejabat struktural, Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian dalam rangka menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat yang diterima Bawaslu Provinsi Gorontalo pada hari selasa tanggal 13 Juli 2021 mengenai dugaan pelanggaran etik salah satu Pegawai Bawaslu Provinsi Gorontalo Yopin Polutu.

Untuk itu, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Jaharuddin Umar menyampaikan, bahwa terhadap laporan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai dugaan pelanggaran etik salah satu pegawai Bawaslu Provinsi Gorontalo Yopin Polutu. Maka Bawaslu Provinsi Gorontalo merespon cepat dengan sebagaimana ketentuan Peraturan Bawaslu No. 6/2017 tentang Kode Etik Pegawai Bawaslu.

Lebih lanjut Jaharuddin Umar menjelaskan, setelah dilakukan pembahasan bersama, terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut perlu dikonfirmasi kembali kepada Pelapor mengenai format dan materi laporan yang disampaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu. 

“Oleh karena itu terhadap laporan tersebut penting untuk segera tindaklanjuti sebagaimana ketentuan Perbawaslu yang mengatur tentang penegakkan Kode Etik Pegawai Bawaslu,” jelasnya.

Terkait semua itu, Jaharuddin Umar menegaskan, bagi seluruh jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tetap menjaga semangat profesional dan independen dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dan fokus pada tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan.***