Terima Konsultasi Banggar Dekab Boalemo, Espin: Soal Dana Proyek Untuk TKD dan Honor PTT

Terima Konsultasi Banggar Dekab Boalemo, Espin: Soal Dana Proyek Untuk TKD dan Honor PTT

GOSULUT. ID - DPRD Provinsi Gorontalo melalui Badan Anggaran (Banggar) menerima kunjungan Banggar DPRD Kabupaten Boalemo yang melakukan konsultasi dan koordinasi. Selasa (22/9/2020).

Salah satu anggota Banggar, H. Espin Tulie menyampaikan agenda tersebut tentang proyek yang sudah tayang maupun belum dapat dibatalkan untuk dialihkan ke belanja pegawai baik pembayaran TKD, honorarium PTT dan perangkat desa.

"Mereka ingin mengkoordinasikan sekaligus mengkonsultasikan terkait kebijakan umum perubahan APBD tahun 2020 Provinsi Gorontalo," Ungkapnya.

Pasalnya lanjut Espin, sesuai penyampaian di Boalemo sendiri baik TKD dan honorarium PTT hanya teranggarkan sampai bulan Agustus, yang artinya masih ada 4 bulan lagi yang harus dialokasikan. Termasuk juga proyek jalan di Pentadu dan Paguyaman Pantai yang sudah dialokasikan untuk dikerjakan tahun ini namun digeser tahun berikutnya (2021).

Lebih lanjut Aleg PDI- P mengatakan persoalan yang dialami Boalemo pada umunya juga dihadapi daerah-daerah lain termasuk provinsi gorontalo karena dampak dari kondisi pandemic saat ini yang mengharuskan recofusing anggaran dan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

"Ini juga dialami provinsi gorontalo, 50 persen anggaran untuk saat ini digeser pada penanganan wabah covid-19," Ujarnya.

Menurut Ketua Komisi II, dengan adanya Permen Nomor 4 Tahun 2020 maka untuk membayar TKD dan honorarium PTT melalui anggaran dari proyek-proyek kegiatan baik yang belum dan sudah tayang. Begitu juga untuk membatalkan proyek diatur dalam Perpres No 16 Tahun 2018.

Jadi prinsipnya lanjut Espin, bisa namun tetap harus ada persetujuan dari banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Jika proyek ini sudah tayang dan dikerjakan maka harus tetap diselesaikan sampai dengan masa kontrak berakhir.

"Yang bisa dialihkan adalah proyek yg sudah tayang namun belum di pihak ketigakan maka bisa di geser utk keperluan lain termasuk untuk membayar Honor, TKD dan yang lainnya sebagai pemulihan ekonomi," Terangnya.

Editor: Harso Utiarahman