Tak Ada Korupsi, Tokoh Boalemo Lebih Percaya BPK RI Dibanding Pernyataan Adhan Dambea

Tak Ada Korupsi, Tokoh Boalemo Lebih Percaya BPK RI Dibanding Pernyataan Adhan Dambea

GOSULUT.ID - Dalam Press Release yang masuk di WhatsApp redaksi GOSULUT.ID dari tokoh masyarakat Boalemo Yanis Pahru terkait pemberian opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo telah meyakinkan publik. Dan semua isu-isu negatif yang selama ini dihembuskan, akhirnya terbantahkan.

Misalkan, pernyataan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea yang sering mengatakan, bahwa diduga ada korupsi dalam pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kasus GORR disebutnya ada kerugian negara sebesar Rp. 43,3 Milyar, terbaru Adhan kembali menyebut ada dana Rp. 53 Milyar raib atau hilang dari APBD Provinsi Gorontalo tahun 2019, bahkan dirinya menduga telah digunakan oleh Gubernur Rusli Habibie untuk serangan fajar dalam rangka menghadapi Pileg 2019.

Semua pernyataan itu tidak terbukti, perkara dugaan korupsi GORR telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), pengadilan memutuskan tidak terjadi korupsi sebesar Rp. 43,3 Milyar. Soal dugaan telah hilang dana Rp. 53 milyar pun muncul karena Adhan Dambea tidak membaca secara utuh peraturan terkait dan penggunaan dana dari APBD yang ada, akibatnya tidak terbukti dugaan itu.

Pada akhirnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk ke sembilan kalinya secara berturut-turut dari BPK RI diberikan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan lebih prestisius lagi, WTP itu diserahkan secara langsung oleh Ketua BPK RI di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo dan Adhan Dambea turut menyaksikan momen indah itu.

Untuk itu, menurut Yanis Pahru, dengan adanya WTP dari BPK RI menandakan asumsi Adhan keliru tentang pengelolaan keuangan pemprov yang dinilainya sarat akan dugaan korupsi.

“Tidak ada alasan untuk percaya semua pernyataan yang dikeluarkan Adhan Dambea terkait dengan adanya korupsi dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo. Buktinya, lembaga besar dan resmi BPK RI memberikan WTP kepada pemerintah provinsi gorontalo yang menandakan pengelolaan keuangan berjalan dengan transparan dan penuh tanggungjawab,” ujarnya singkat.

Namun, Yanis Pahru dalam Press Releasenya menambahkan, sudah sangat  jelas sekali apa disampaikan oleh Ketua BPK RI, yang berharap agar Pemerintah Daerah di Indonesia Timur diminta untuk belajar pengelolaan keuangan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Tidak mudah mendapat WTP sembilan kali berturut-turut jika bukan kepemimpinan yang baik telah dijalankan, sampai-sampai Ketua BPK RI meminta kepada Pemda Indonesia Timur untuk belajar ke Pemprov Gorontalo, ini luar biasa membanggakan," tambahnya.***