"Selama 12 hari", Itjen Kemendagri RI Lakukan Pengawasan Pada 14 OPD Gorontalo

"Selama 12 hari", Itjen Kemendagri RI Lakukan Pengawasan Pada 14 OPD Gorontalo

GORONTALO - GOSULUT.ID

Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo Idris Rahim menerima surat tugas Tim Itjen Kemendagri yang akan melakukan pengawasan urusan pemerintahan provinsi (Pemprov) Gorontalo, Senin (6/9/2021) di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo.

Nantinya, tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang beranggotakan delapan personil akan melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo. 

Dan pengawasan oleh Itjen Kemendagri RI akan berlangsung selama 12 hari, terhitung mulai tanggal 5 hingga 16 September 2021.

Untuk itu, menurut Pengendali Mutu Itjen Kemendagri, Rolekson Simatupang mengungkapkan, pengawasan yang akan dilakukan meliputi pengawasan umum dan teknis. Dijelaskannya, pengawasan tersebut mengacu pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.

“Pengawasan umum yang akan kami lakukan meliput urusan pemerintahan, keuangan daerah, organsasi, hukum, dan pembangunan daerah. Sedangkan untuk teknisnya terkait dengan Satpol PP sertaPemdes dan Adminduk,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Wagub Gorontalo Idris Rahim menginstruksikan OPD yang menjadi objek pengawasan untuk menyiapkan dan menyampaikan data serta dokumen yang dibutuhkan oleh tim Itjen Kemendagri.

"Saya berharap, pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemprov Gorontalo," harapnya.

Lebih lanjut Idris Rahim menambahkan, OPD yang menjadi objek pengawasan yaitu Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, BAPPPEDA, Badan Keuangan, BKD, Dinas Kesehatan, Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi, serta Satpol PP, Linmas dan Damkar. Untuk lingkup Sekretariat Daerah, pengawasan akan dilakukan pada Biro Pemerintahan dan Kesra, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, serta Biro Umum.

“Demi kelancaran pemeriksaan, saya minta pejabat yang bertanggung jawab terhadap program kegiatan di 14 OPD yang menjadi sasaran pemeriksaan dapat menyampaikan data yang akurat,” tambahnya.***