Sekda Kabgor Membuka Bimtek 

Sekda Kabgor Membuka Bimtek 

KABGOR - GOSULUT.ID 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo (Kabgor) Hadijah U Tayeb membuka sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) Penyususnan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Tahun anggaran 2022 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa banyak pekerjaan besar yang menjadi tanggungjawab kita semua, terutama kepada para kasubag/staf perencana saya ingin mengucap terima kasih atas kegigihan dan kerja keras yang berantai dalam menyusun dokumen perencanaan. Mulai dari proses penyusunan dokumen RPJMD yang cukup panjang, kemudian penyusunan dokumen lima tahunan rencana strategis OPD tahun 2021-2026, dokumen tahunan yakni renja opd tahun 2022. Bahkan dengan sekian banyak pekerjaan dokumen perencanaan itu, bapak/ibu harus menyusun berbagai laporan, mulai dari laporan tahunan, laporan evaluasi, laporan LPPD, LAKIP, dan beberapa tugas tambahan lainnya, Jumat (10 /09/21) di Ballroom Hotel Dumhil Kota Gorontalo.

Untuk itu, saya sangat mengerti, saat ini bapak/ibu sudah lelah siang malam bergelut dengan dokumen kemudian berhadapan lagi dengan aplikasi SIPD. Namun yakinlah, pekerjaan kita, pada akhirnya akan indah pada waktunya.

Lebih lanjut Hadijah U Tayeb mengatakan, satu hal yang ingin saya tekankan, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 18 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan yang wajib  diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sebagai standar pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

"Sedangkan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarkat, dan Sosial. Maka seluruh SPM ini harus masuk dalam dokumen renstra OPD, termasuk RPJMD agar tidak terlewatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Karena SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan performance based budgeting dalam proses perencanaan dan penganggaran di kabupaten/kota," kata Sekda Kabgor.

Untuk itu, saat yang bersamaan, APBD-Perubahan sudah menanti kita, saya meminta kepada bapak/ibu sekalian untuk segera menuntaskan penginputan rincian belanja untuk perencanaan tahun 2022, kemudian beralih ke perubahan rencana kerja tahun anggaran 2021.

"Saya menyaksikan bahwa pekerjaan kita pada berbagai tahapan melambat, sepenuhnya bukan kesalahan bapak/ibu perencana namun karena memang kita sedang dalam keadaan dicoba dan diuji dalam terpaan covid-19, dan segala rentetan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencegahan penyebarluasan dari covid-19 ini, mulai dari WFH, PSBB, Lockdown, PPKM, PPKM DARURAT, kemudian PPKM level 1-4. Semua itu memperlambat kinerja kita, namun pekerjaan mulia kita ini harus terus dilaksanakan," tambahnya.

"Semoga bimtek yang dibarengi dengan penyelesaian inputan rincian belanja dalam sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) dapat dituntaskan," tutupnya.***