Sekda Hi.Ridwan Yasin : 15 Milyar Di Tahun 2020 Untuk Kesehatan 23 Ribu Rakyat Miskin Gorut

GOSULUT.ID  - Gorontalo Utara - Sekertaris Daerah Gorontalo Utara, Ridwan Yasin saat memimpin rapat forum kemitraan BPJS Kesehatan bersama pemangku kepentingan di lingkup pemerintah daerah menjelaskan,  awalnya kami merasa terbebani akan kenaikan iuran tersebut.

”Karena kenaikan itu cukup besar anggaran-nya yang harus disiapkan pemkab sampai mencapai kurang lebih Rp 15 miliar untuk PBI APBD Pemkab pada 2020 mendatang. Tapi demi kebutuhan dasar rakyat, tentu kami harus siap menganggarkannya,” kata Hi Ridwan Yasin, Rabu (6/11).

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Pemkab Gorut) siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait naiknya Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mulai berlaku 1 Januari 2020.

Maka saat dalam rapat tersebut, sempat berkembang soal pembayaran dana kapitasi dan non kapitasi yang ternyata mekanismenya berbeda.

”Selama ini hanya anggaran kapitasi yang disetor langsung ke puskesmas, sementara non kapitasi pembayarannya masih lewat Dinas Kesehatan,”jelas Hi.Ridwan Yasin.

Hal ini tentu membuat terhambatnya pelayanan, karena pembayaran non kapitasi masih melewati alur birokrasi yang panjang.

”Kami sudah memutuskan, nanti pembayarannya baik dana kapitasi maupun non kapitasi akan disatukan disetor ke masing-masing puskesmas, dalam rangka memotong alur birokrasi yang dianggap dapat menghambat pelayanan,”kata Hi.Ridwan Yasin.

Kapitasi itu sendiri jelas Hi.Ridwan Yasin, besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasar jumlah peserta terdaftar.

”Sementara non kapitasi merupakan besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan pada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan,”Sambungnya.

Hi.Ridwan Yasin menjelaskan, tidak hanya soal kenaikan iuran dan mekanisme pembayaran,yang di bahas dalam rapat yang dihadiri OPD teknis itu, namun pihaknya juga membahas soal pelayanan.

”Pelayanan harus diperbaiki, karena cukup besar anggaran yang sediakan untuk kegiatan BPJS ini,”Tambahnya.

Dikatakan  Panglima ASN, anggaran kurang lebih  15 miliar yang akan disiapkan Pemkab, nantinya akan membiayai kurang lebih 23 ribu masyarakat miskin.

”Kita masih akan hitung kembali dan memastikan pembiayaannya, karena pemberlakuannya nanti mulai 1 Januari 2020,” Tandasnya.

Hadir dalam rapat tersebut, diantaranya Kepala Badan Keuangan Husin Halidi, Kepala Dinas Sosial Marzuki Pulumoduyo, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ,Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan (BKKP) Tahir Datau serta Plt Dinas Kesehatan Thamrin Yusuf, perwakilan Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki dan Puskemas Molingkapoto.***