Sejumlah Aleg Komisi I: Penerapan PSBB Tidak Efektif

Sejumlah Aleg Komisi I: Penerapan PSBB Tidak Efektif

GOSULUT.ID - DPRD - Menurut sejumlah anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai dari tahap 1 dan tahap II yang akan berakhir 31 Mei dinilai tidak efektif.

"Penerapan PSBB sampai saat ini tidak efektif. Tolak ukurnya seperti apa? Karena banyak warga yang mengeluh, seperti penutupan jalan utama, namun coba lihat dan masuk kedalam, banyak keramaian dan kerumunan bahkan kendaraan menumpuk seperti di jalan AMPI. Ini agak aneh dan kony," ungkap Hidayat Bouty pada Rapat Kerja Komisi I bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Gorontalo yang digelar secara vicon dalam rangka evaluasi penerapan PSBB Tahap 1 dan II serta persiapan rencana penerapan New Normal di Provinsi Gorontalo, Jumat (29/5/2020).

Bagi Aleg Demokrat ini, seharusnya penerapan PSBB diharapkan dapat membatasi pergerakan orang, namun ketika ada pelanggaran tidak ada Sanki yang jelas.

"Kasihan juga melihat petugas yang harus setiap saat menegur setiap orang yang melanggar," katanya.

Anggota lainnya, Irwan Mamesah juga turut angkat bicara soal penerapan PSBB, dikatakannya, meski dari sisi jumlah, pasien Covid-19 di provinsi Gorontalo terbilang sedikit dibanding provinsi lain, namun ekskalasinya tetap ada.

Menurut aleg PKS ini, sebaiknya PSBB diakhiri saja. Karena disatu sisi secara sosial kemasyarakatan justru menuai dampak.

"Disatu sisi rumah ibadah ditutup, malah toko dan mall dibuka," cetusnya.

Terkait penerapan New Normal Irwan beranggapan, bila masih ada pemberian bantuan kepada masyarakat maka hak ini perlu dikaji lagi.  

"Dan anggaran yang gelontorkan nanti sebaiknya dialokasikan saja kepada para tenaga medis," tandas mantan Aleg DPRD Bone Bolango ini.

Hal senada juga turut disampaikan Yuriko Kamaru yang menyoroti sistem pembelajaran daring yang dianggapnya tidak berjalan efektif dan perlu dicarikan solusi terbaik.

Kepada tim gugus tugas aleg asal Partai Nasdem ini meminta dari sisi kesehatan agar standar prosedur rumah sakit rujukan perlu diperbaiki lagi.

Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo, Sumarwoto menyampaikan berdasarkan hasil evaluasi dan laporan Kementrian Agama RI, tinggal beberapa saja mesjid yang masih melaksanakan sholat lima waktu dan Idul Fitri. 

Kemudian untuk pembelajaran sistem daring tinggal beberapa wilayah yang tidak melaksanakan dikarenakan tidak adanya jaringan atau fasilitas internet. 

Aktifitas perbelanjaan dikatakannya tinggal beberapa yang buka seperti toko yang menjual obat-obatan dan alat kesehatan

"Secara akumulatif, baik jumlah dan penyebaran virus, secara nasional Provinsi Gorontalo masih terbawah," kata Sumarwoto.

Terkait penerapan New Normal Sekertaris Daerah Darda Daraba mengatakan, segala aktifitas akan berpedoman pada protokol kesehatan.

"Semua aktifitas ada protokolnya, seperti bagaimana protokol di kantor, sekolah atau kampus, dipasar, toko atau mall, pasar, perusahaan, dan lain-lain. Ini nantinya akan disampaikan oleh tim gugus tugas yang ada di Kabupaten Kota," jelas Darda.

Editor: Harso Utiarahman